TEROPONG INDONESIA – Persoalan pertanahan di Indonesia tidak cukup diselesaikan hanya dengan pendekatan teknis maupun administrasi semata.
Hal itu ditegaskan akademisi dan filsuf Indonesia, Rocky Gerung, dalam kuliah umum bertema “Tanah, Negara, dan Rakyat: Memaknai Kembali Transformasi Pelayanan Pertanahan dalam Perspektif Kebangsaan” di Politeknik Agraria STPN, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (4/9/2026).
Di hadapan ratusan taruna-taruni dan pimpinan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), ia menekankan bahwa tanah merupakan objek kompleks yang bersinggungan langsung dengan hukum, politik, ekonomi, ekologi, hingga psikologi masyarakat.
Rocky menilai lingkungan belajar di Politeknik Agraria STPN memiliki keunikan tersendiri dibandingkan institusi pendidikan lain. Jika Akademi Militer fokus pada pertahanan negara, fakultas ekonomi melihat tanah dari sisi penawaran-permintaan, teknik dari struktur geologi, dan pertanian dari produktivita, maka taruna dan taruni STPN dituntut menguasai seluruh spektrum ilmu pengetahuan tersebut.
“Di sini Anda belajar tentang psikologi, administrasi, hukum tata negara, keamanan global, ekologi, bahkan kehidupan alamiah tanah. Ini kampus yang lingkup kajiannya paling luas,” ujarnya, kendati menyadari hal itu menuntut keberanian mengambil risiko belajar di luar kurikulum baku.
Lebih jauh, ia menguraikan bagaimana tanah memiliki makna yang berbeda-beda bagi setiap pihak: bagi negara terikat aturan hukum dan kedaulatan, bagi masyarakat adat adalah bagian dari sejarah leluhur dan identitas turun-temurun, sedangkan bagi korporasi dipandang sebagai komoditas ekonomi.
Pergeseran makna ini kerap terjadi mengikuti dinamika kepentingan pembangunan dan berpotensi memicu konflik panjang jika tidak dipahami secara mendasar.
“Kesalahan mengelola tanah itu bersifat permanen dan tidak bisa dimaafkan dampaknya, berbeda dengan kesalahan biasa yang bisa diperbaiki,” tegas Rocky, mengingatkan calon insan pertanahan agar tidak terjebak pada rutinitas administrasi semata.
Kegiatan yang dihadiri langsung Menteri ATR/BPN Nusron Wahid serta pejabat tinggi pertanahan seluruh Indonesia ini menjadi momentum kritis bagi lebih dari 500 taruna-taruni.
Rocky mendorong mereka membangun kepekaan menyikapi tanah sebagai ruang hidup yang dinamis, bukan sekadar objek peta atau dokumen sertifikat, demi menciptakan pelayanan pertanahan yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.
