Pewarta: Steven Gervan
Teropong Indonesia — , Pemerintah Kabupaten Sumedang terus mendorong aparatur sipil negara (ASN) agar tidak sekadar menjalankan tugas administratif, tetapi mampu tampil sebagai penggerak pembangunan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sumedang, Budi Rahman, saat memimpin apel pagi di Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Senin (24/8/2026).
Apel yang diikuti para kepala bagian, kepala subbagian, pejabat fungsional serta jajaran staf Setda Kabupaten Sumedang itu menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi sekaligus mengevaluasi komitmen ASN dalam mendukung berbagai agenda strategis pembangunan daerah.
Dalam arahannya, Budi terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Setda yang telah berkontribusi dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sumedang.
“Terima kasih kepada seluruh pimpinan dan jajaran yang sudah melaksanakan perintah dengan baik serta terlibat aktif dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI,” ujar Budi.
Namun, di balik semarak peringatan kemerdekaan, Budi mengingatkan bahwa pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan besar, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menyoroti angka kemiskinan Sumedang yang masih berada di kisaran 8,9 persen. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh ASN dan tidak bisa hanya dibebankan kepada perangkat daerah yang menangani sektor sosial.
“Ini menuntut komitmen moral utama dari teman-teman ASN,” tegasnya.
Kepala Perangkat Daerah Diminta Jadi “Risk Officer”
Untuk memperkuat penanganan persoalan di tingkat kewilayahan, Budi meminta para kepala perangkat daerah mengambil peran lebih aktif sebagai risk officer di masing-masing kecamatan.
Peran tersebut diharapkan mampu membantu memetakan berbagai persoalan pembangunan secara lebih konkret, khususnya terkait kemiskinan dan persoalan sosial lainnya.
Selain kemiskinan, stunting juga menjadi perhatian. Budi menyebut angka stunting di Sumedang saat ini mencapai 17,9 persen, sehingga diperlukan langkah bersama, terukur, dan berkelanjutan untuk mempercepat penurunannya.
“Kepala perangkat daerah harus menjadi risk officer di masing-masing kecamatan dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan menurunkan stunting,” katanya.
Komitmen tersebut kemudian akan diperkuat melalui perjanjian kinerja yang dijadwalkan berlangsung pada Senin sore. Dengan langkah tersebut, kepala perangkat daerah diharapkan tidak hanya berorientasi pada urusan administratif, tetapi turut mengawal secara langsung capaian pembangunan di wilayah.
Kampung Makmur Diminta Terus Dikembangkan
Dalam kesempatan yang sama, Budi memberikan perhatian khusus terhadap Kampung Makmur, salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) yang dibentuk pemerintah daerah untuk meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, keberadaan BUMD harus memberikan manfaat yang jelas dan terukur bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. Sebab, BUMD dibangun dengan dukungan pemerintah dan sumber daya yang pada akhirnya berasal dari masyarakat.
“Sekecil apa pun kontribusinya, Kampung Makmur harus terus dikembangkan. BUMD dibentuk dengan tujuan memberikan pendapatan asli daerah,” ujarnya.
Budi juga mengapresiasi jajaran direksi baru Kampung Makmur yang dinilainya memiliki semangat untuk mengembangkan berbagai potensi usaha meskipun masih menghadapi sejumlah keterbatasan.
Ia bahkan mengajak seluruh ASN untuk ikut mendukung pengembangan usaha tersebut, salah satunya dengan memanfaatkan fasilitas usaha yang tersedia di lingkungan Kampung Makmur.
“Kalau mau jajan, silakan ke kedai Kampung Makmur. Mudah-mudahan dengan berbelanja di sana bisa ikut memberikan kontribusi terhadap potensi pendapatan pemerintah daerah,” katanya.
Dorong Sumber Pendapatan Baru untuk Daerah
Lebih jauh, Budi menilai optimalisasi BUMD dan berbagai potensi ekonomi daerah harus menjadi salah satu prioritas pembangunan ke depan.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperluas sumber pendapatan agar pembiayaan pembangunan tidak hanya bergantung pada pajak dan retribusi yang pada akhirnya dapat menjadi beban masyarakat.
“Kasihan masyarakat kalau pendapatan daerah hanya bertumpu pada sektor perpajakan dan retribusi. Kalau kontribusi pendapatan bisa berasal dari sektor lain, tentu akan lebih baik,” ujarnya.
Ia mencontohkan sektor energi, termasuk potensi panas bumi, yang apabila dapat dieksplorasi dan dimanfaatkan secara optimal berpeluang memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi daerah.
Karena itu, Budi berharap seluruh potensi ekonomi yang dimiliki Kabupaten Sumedang dapat dikelola secara profesional, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pada akhirnya, semua yang kita lakukan harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan,” pungkasnya.
