Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI – Tekanan terhadap kemampuan fiskal daerah diperkirakan menjadi tantangan besar yang akan dihadapi Pemerintah Kota Cimahi dalam beberapa tahun mendatang. Di tengah meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, terutama untuk Tenaga Harian Lepas (THL) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pemerintah daerah dituntut tetap mampu menjaga pelayanan publik sekaligus merealisasikan program pembangunan dan janji politik kepala daerah.
Pengamat Politik Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Siddha, menilai persoalan fiskal tidak dapat dipandang hanya dari besarnya belanja pegawai semata. Menurutnya, tantangan utama justru terletak pada kemampuan pemerintah mengelola sumber daya yang ada agar menghasilkan kinerja yang efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kalau misalnya dikatakan membuang ruang fiskal, bisa jadi ada yang melihat seperti itu karena jumlah THL dan PPPK yang cukup besar. Tapi sebenarnya itu bukan satu-satunya alasan, karena THL dan PPPK sudah diukur dan sudah ada perhitungannya tersendiri. Kuncinya adalah bagaimana kemudian dengan PPPK dan THL yang banyak itu bisa diefektifkan,” ujar Arlan, Sabtu (20/6/2026).
Menurutnya, besarnya jumlah THL dan PPPK memang menjadi salah satu komponen yang menyerap anggaran daerah. Namun, jika dikelola dengan baik dan produktivitas aparatur meningkat, beban tersebut tidak serta-merta menjadi penghambat pembangunan.
Arlan menekankan bahwa efektivitas birokrasi harus menjadi fokus utama Pemkot Cimahi. Dengan kondisi fiskal yang semakin ketat, setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan harus mampu menghasilkan pelayanan dan kinerja yang optimal.
“Ke depan Kota Cimahi benar-benar harus efektif dan efisien. Artinya, oke ada beban itu, tapi di sisi lain juga harus banyak melakukan penghematan. Namun penghematan itu jangan sampai mengurangi pelayanan kepada masyarakat dan jangan sampai mengurangi fungsi-fungsi pemerintahan,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah perlu segera melakukan berbagai inovasi untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah. Langkah-langkah jangka pendek dinilai penting agar tekanan fiskal tidak semakin membatasi ruang gerak pembangunan di masa mendatang.
“Cimahi harus segera melakukan inovasi-inovasi dalam jangka pendek. Kalau berbicara jangka panjang, ini akan menjadi situasi yang harus benar-benar diperhitungkan. Salah satu yang harus diperhitungkan adalah beban THL dan PPPK,” tegasnya.
Meski menghadapi tantangan fiskal yang tidak ringan, Arlan menilai Cimahi masih memiliki peluang untuk menjaga stabilitas keuangan daerah. Namun, pemerintah harus siap melakukan penyesuaian prioritas anggaran agar program-program strategis tetap dapat berjalan.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan komitmen politik yang telah disampaikan kepada masyarakat. Janji-janji yang diusung saat Pilkada harus tetap diterjemahkan ke dalam program nyata dan dapat dirasakan manfaatnya oleh warga.
“Apapun yang terjadi, sebagai janji politik, apa yang sudah disampaikan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi, Ngatiyana dan Adhitia Yudhistira, harus bisa dijalankan,” ujarnya.
Menurut Arlan, tantangan anggaran seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mencari cara yang lebih kreatif dalam menjalankan program, bukan justru menjadi alasan untuk menghentikan atau menunda pelaksanaannya.
“Program-program itu harus diturunkan. Jangan kemudian merasa karena dananya tidak ada, lalu program-programnya juga tidak dijalankan. Itu juga tidak bisa,” katanya.
Lebih lanjut, Arlan menilai pemerintah daerah perlu mengubah pola pengelolaan pendapatan dengan tidak hanya bergantung pada sumber-sumber yang selama ini ada. Upaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi agenda prioritas agar kemampuan fiskal daerah semakin kuat dan berkelanjutan.
Menurutnya, peningkatan PAD dapat dilakukan melalui berbagai strategi inovatif yang tetap sesuai regulasi dan tidak membebani masyarakat secara berlebihan. Dengan begitu, pemerintah memiliki ruang yang lebih luas untuk membiayai pembangunan sekaligus memenuhi berbagai komitmen kepada publik.
“Bagaimana PAD-nya lebih besar, atau kemudian strategi-strategi khusus bagaimana inovasi mendapatkan pendapatan-pendapatan di luar yang sudah ditentukan,” tandasnya.
Dengan tekanan fiskal yang diperkirakan terus meningkat, kemampuan Pemkot Cimahi dalam menyeimbangkan belanja pegawai, pelayanan publik, pembangunan daerah, serta realisasi janji politik akan menjadi ujian penting bagi kepemimpinan Ngatiyana–Adhitia dalam beberapa tahun ke depan. (Gani Abdul Rahman)
