Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI – Rencana rebranding Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibabat menjadi RSUD Wijaya Mulya mendapat dukungan dari Ketua LSM Garda Bangsa Reformasi (GBR) Kota Cimahi, Azwar Rinaldy. Namun, dukungan tersebut disertai catatan kritis agar perubahan identitas rumah sakit tidak berhenti sebatas pergantian nama dan atribut kelembagaan.
Azwar menilai, dalam perspektif tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, rebranding institusi milik pemerintah daerah harus ditempatkan sebagai bagian dari proses transformasi kelembagaan. Artinya, perubahan nama harus memiliki korelasi yang jelas dengan peningkatan mutu pelayanan, akuntabilitas, profesionalisme serta kepuasan masyarakat.
“Kami mendukung rebranding RSUD Cibabat menjadi Wijaya Mulya. Tetapi secara prinsip, rebranding tidak boleh dimaknai hanya sebagai perubahan nomenklatur. Harus ada transformasi substantif di dalam tata kelola dan pelayanan. Kalau hanya mengganti nama, itu tidak cukup,” tegas Azwar.
Menurutnya, rumah sakit daerah memiliki posisi strategis karena merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat atas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, perubahan identitas institusi harus diikuti dengan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan dan sistem manajemen rumah sakit.
Azwar menegaskan, indikator keberhasilan RSUD Wijaya Mulya nantinya bukan terletak pada seberapa baik nama dan identitas visual baru diperkenalkan kepada publik, melainkan pada sejauh mana masyarakat merasakan perubahan nyata ketika memperoleh pelayanan.
“Ukuran keberhasilannya sederhana. Apakah masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, lebih ramah, lebih transparan, lebih profesional dan lebih mudah diakses? Itu yang harus menjadi parameter. Bukan sekadar papan nama yang berganti,” ujarnya.
Sebagai aktivis yang selama ini menjalankan fungsi kontrol sosial, Azwar berpandangan bahwa rebranding harus dijadikan momentum untuk melakukan institutional reform. Pemerintah daerah dan manajemen rumah sakit perlu memastikan adanya pembenahan terhadap budaya organisasi, standar operasional pelayanan, sistem pengaduan masyarakat hingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan rumah sakit.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui target perubahan yang ingin dicapai setelah rebranding dilakukan.
“Kalau pemerintah menyatakan ini adalah transformasi menuju rumah sakit yang lebih baik, maka harus ada indikator yang bisa diuji publik. Misalnya peningkatan standar pelayanan, kecepatan penanganan, keterbukaan informasi, penguatan mekanisme pengaduan, serta evaluasi berkala terhadap kinerja pelayanan,” kata Azwar.
Ia juga mengingatkan agar proses rebranding tidak justru mengabaikan aspek efisiensi anggaran. Setiap penggunaan anggaran publik, menurutnya, harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi dan kepentingan masyarakat.
“Ini institusi publik. Jangan sampai energi dan anggaran terlalu besar terserap untuk aspek seremonial dan pencitraan, sementara persoalan fundamental pelayanan tidak disentuh. Rebranding harus memiliki public value, bukan sekadar public image,” tegasnya.
Azwar menegaskan bahwa dukungan LSM GBR bukanlah bentuk dukungan tanpa syarat. Sebaliknya, pihaknya akan tetap menjalankan fungsi pengawasan sebagai bagian dari masyarakat sipil.
Ia meminta Pemerintah Kota Cimahi membuka ruang partisipasi publik dalam proses perubahan tersebut, termasuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik, keluhan dan evaluasi terhadap pelayanan RSUD Wijaya Mulya.
“Pemerintah tidak perlu alergi terhadap kritik. Justru kritik publik harus ditempatkan sebagai instrumen evaluasi. Kami mendukung kebijakan yang orientasinya jelas untuk kepentingan masyarakat, tetapi kami juga akan mengkritisi apabila implementasinya menyimpang dari tujuan awal,” katanya.
Azwar berharap RSUD Wijaya Mulya ke depan tidak hanya memiliki identitas baru, tetapi juga mampu membangun reputasi baru sebagai rumah sakit daerah yang profesional, responsif dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Nama Wijaya Mulya harus membawa semangat baru. Jangan sampai masyarakat hanya mengenal nama baru, tetapi tidak merasakan pelayanan yang baru. Rebranding harus menjadi titik awal reformasi pelayanan, bukan sekadar pergantian identitas,” pungkasnya.
Bagi LSM GBR Kota Cimahi, keberhasilan rebranding RSUD Cibabat menjadi Wijaya Mulya pada akhirnya akan ditentukan oleh satu hal seberapa besar perubahan tersebut mampu menghadirkan pelayanan kesehatan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Cimahi. (Gani)
