Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi melakukan penyesuaian besar dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Meski memangkas belanja daerah hingga sekitar Rp.104 Miliar, pemerintah memastikan program – program prioritas, mulai dari pembangunan masyarakat, pendidikan, hingga proyek strategis Underpass Dustira, tetap berjalan.
Kebijakan tersebut disampaikan Wali Kota Cimahi Ngatiyana saat menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kota Cimahi di Jalan Dra. Hj. Djulaeha Karmita, Cimahi Tengah, Rabu (5/8/2026).
Menurut Ngatiyana, perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian angka, melainkan strategi pemerintah menjaga stabilitas fiskal di tengah dinamika ekonomi dan perubahan kebijakan nasional tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat.
“Perubahan APBD bukan berarti pemerintah mengurangi semangat pembangunan. Justru ini merupakan bentuk kemampuan pemerintah beradaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat sehingga pembangunan tetap berjalan secara efektif,” kata Ngatiyana.
Dalam rancangan perubahan APBD, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat menjadi sekitar Rp.1,429 Triliun, naik sekitar Rp.27,035 Miliar dari target sebelumnya. Namun, pada saat yang sama, pemerintah menyesuaikan belanja daerah menjadi sekitar Rp.1,504 Triliun, atau turun sekitar Rp.104,027 Miliar. Sementara pembiayaan netto diperkirakan mencapai Rp.74,037 Miliar.
Ngatiyana menegaskan, pengurangan belanja bukanlah bentuk penghematan yang menghambat pembangunan, melainkan langkah untuk memastikan setiap rupiah APBD digunakan secara lebih efektif dan tepat sasaran.
“Pengurangan belanja bukan berarti berkurangnya komitmen pemerintah dalam membangun. Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah dituntut bekerja lebih cerdas, lebih efisien, dan lebih inovatif,” ujarnya.
Ia mencontohkan Gerakan Sapu Jagat sebagai bukti bahwa penyelesaian persoalan publik tidak selalu bergantung pada besarnya anggaran. Menurutnya, optimalisasi kinerja Aparatur Dipil Negara (ASN), kolaborasi lintas perangkat daerah, serta partisipasi masyarakat mampu menghadirkan pelayanan yang lebih efektif.
Meski melakukan efisiensi anggaran, Pemkot Cimahi memastikan sejumlah program strategis tetap menjadi prioritas. Anggaran Program Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat (PPM) dipertahankan untuk menjaga pembangunan berbasis partisipasi warga.
Pemerintah juga tetap mengalokasikan dukungan pembiayaan pembangunan Underpass Dustira, yang diproyeksikan menjadi proyek strategis untuk meningkatkan konektivitas wilayah, mengurai kemacetan, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi.
Selain itu, arah pembangunan tetap difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, penguatan pelaku UMKM, pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup, peningkatan layanan kesehatan, kesejahteraan sosial, serta reformasi birokrasi.
Ngatiyana menegaskan keberhasilan pembangunan tidak lagi diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi dari efektivitas penggunaan anggaran dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami berharap pembahasan ini menghasilkan kebijakan yang berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. APBD harus menjadi instrumen yang mampu mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik,” Pungkasnya.
