TEROPONG INDONESIA – Kementerian ATR/BPN menegaskan tidak ada kompromi dalam pembenahan mutu pelayanan publik di wilayah Provinsi Aceh. Saat meninjau kesiapan transformasi di Kanwil BPN setempat, Menteri Nusron Wahid memastikan seluruh langkah perubahan harus dirancang secara terukur dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.
“Pelayan publik tidak boleh berjalan sembarangan. Ada dua kunci yang tidak bisa dipisahkan: sistem yang andal dan sumber daya manusia yang kompeten. Tanpa keduanya, seberapa pun bagus rencana perubahannya tidak akan sampai ke tangan masyarakat,” ujar Nusron dalam sesi pembinaan jajaran pimpinan BPN se-Aceh.
Ia meminta setiap Kepala Bidang, Kepala Kantah, dan Kepala Seksi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hambatan yang selama ini dirasakan warga. Mulai dari kerumitan prosedur, ketidakpastian waktu penyelesaian, hingga kurangnya keterbukaan informasi, semua harus menjadi bahan pembenahan segera.
“Layanan yang baik adalah yang transparan, cepat, dan memberikan kepastian hukum bagi setiap pemohon. Jangan sampai masyarakat harus bingung atau bolak-balik hanya karena sistem yang belum tertata rapi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Aceh Arinaldi melaporkan progres kinerja serta tantangan yang dihadapi di lapangan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan tingkat pusat. Kunjungan kerja ini juga dihadiri pejabat terkait lainnya di lingkungan kementerian.
