Jeje Rombak 11 Pejabat Eselon II KBB, Sisakan Dua Jabatan Kosong

TEROPONG INDONESIA,KBB– Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail merombak 11 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau pejabat setingkat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jumat (11/9/2026).

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Lantai 2 Gedung Utama Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Ngamprah.

Sebanyak 11 pejabat tersebut mengalami rotasi, mutasi dan promosi jabatan. Dari jumlah tersebut, empat pejabat mendapatkan promosi melalui Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN).

Keempat pejabat yang dipromosikan yakni Rina Marlina yang sebelumnya menjabat Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), kini dipercaya menjadi Kepala Bapenda.

Kemudian Yunita Nur Fadila yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Mutasi, Promosi dan Kinerja (MPK) pada BKPSDM, dipromosikan menjadi Kepala BKPSDM.

Selanjutnya, Sekretaris Dinas Kesehatan dr. Lia Sukandar resmi dipercaya memimpin Dinas Kesehatan. Sementara Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Yoga Rukma Gandara, dikukuhkan menjadi Kepala Dinas Perkim.

Selain promosi, sejumlah pejabat juga mengalami rotasi dan mutasi. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Toni Prihantoro, bertukar posisi dengan Eriska Hendrayana yang sebelumnya menjabat Kepala Bappelitbangda.

Rotasi juga terjadi antara Heru Budi Purnomo dan Lukmanul Hakim. Heru yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), kini menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sementara posisi yang ditinggalkan Heru kini diduduki Lukmanul Hakim.

Sementara itu, Rega Wiguna yang sebelumnya menjabat Kepala BKPSDM kini dipercaya sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Pejabat lainnya yang mengalami rotasi yakni Anni Roslianti. Sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perkim, kini Anni dipercaya menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), jabatan yang sebelumnya mengalami kekosongan.

Selain itu, jabatan Kepala Dinas Pendidikan yang sebelumnya kosong kini diisi Imam Santoso. Sebelumnya, Imam menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Dengan rotasi tersebut, jabatan Kepala Dispora kini kembali mengalami kekosongan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat Ade Zakir mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebelumnya menargetkan pengisian enam jabatan pimpinan tinggi pratama yang mengalami kekosongan.

Namun, pengisian jabatan tersebut tidak seluruhnya dilakukan melalui proses promosi. Sebagian posisi juga diisi melalui mekanisme mutasi dan rotasi pejabat.

“Targetnya ada enam dinas yang diisi, tetapi tidak diisi dari promosi juga dilakukan secara mutasi. Tadi mungkin kita lihat bersama, ada 11 kepala dinas yang diisi. Jadi sekarang ada dua yang belum kosong,” ujar Ade.

Menurut Ade, saat ini masih terdapat dua perangkat daerah yang belum memiliki pejabat definitif, yakni Inspektorat dan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Untuk jabatan Inspektorat, kata Ade, proses pengisiannya masih harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan dalam Manajemen Talenta ASN.

Sedangkan jabatan Kepala Dispora untuk sementara masih dikosongkan setelah pejabat sebelumnya, Imam Santoso, mendapat rotasi untuk memimpin Dinas Pendidikan.

Terkait jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ade menjelaskan sebelumnya posisi tersebut direncanakan akan diisi melalui mekanisme promosi. Namun, pada tahap akhir Bupati Bandung Barat mengambil keputusan lain sehingga jabatan tersebut masih dipegang oleh pejabat yang saat ini menjabat.

“Kalau Disnaker, kemarin direncanakan diisi dari promosi. Tetapi di detik-detik akhir Pak Bupati mengambil kesimpulan lain dan untuk sementara itu masih dijabat oleh pejabat yang sekarang,” katanya.

Dengan pelantikan tersebut, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail melakukan perombakan besar terhadap jajaran pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Bandung Barat.

Meski 11 jabatan telah mengalami pengisian maupun pergeseran, Pemkab Bandung Barat masih menyisakan dua jabatan pimpinan perangkat daerah yang belum terisi definitif.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *