TEROPONG INDONESIA,KBB – Ratusan massa yang mengatasnamakan Gerakan Organisasi Masyarakat Bandung Barat Bersatu (GOBBB) menggelar aksi unjuk rasa di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Ngamprah, Senin (7/9/2026).
Massa aksi yang terdiri dari Barisan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan, Mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (BOOMS), Gabungan OKP, Ormas dan LSM (GOOL), serta Forum RT/RW tersebut menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail.
Salah satu tuntutan utama yang disuarakan massa adalah mendesak Bupati Bandung Barat untuk mencopot Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat, Ade Zakir.
Saat aksi berlangsung, massa membentangkan sejumlah spanduk berisi aspirasi dan kritik terhadap berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Massa menilai terdapat persoalan dalam kepemimpinan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.
Selain menyoroti kinerja Sekda, GOBBB juga secara terbuka mendesak Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, Muhammad Mahdi, untuk mundur dari jabatannya.
Desak Sekda Dicopot
Ketua GOOL sekaligus Koordinator GOBBB, Rudi Iriyanto yang akrab disapa Bang Jack, menyampaikan sejumlah tuntutan secara langsung kepada Bupati Jeje Ritchie Ismail yang turut menemui massa dan naik ke atas mobil komando.
Aspirasi juga disampaikan oleh sejumlah elemen yang tergabung dalam GOBBB, termasuk perwakilan Forum RT/RW.
Salah satu perwakilan massa menyampaikan desakan agar Bupati segera melakukan pergantian terhadap Sekda Kabupaten Bandung Barat.
“Kami mendesak Bupati untuk segera mencopot dan mengganti Sekda Kabupaten Bandung Barat atas apa yang kami nilai sebagai kegagalan dalam memimpin birokrasi, persoalan netralitas serta kepemimpinan sebagai Ketua Tim Penilai Kinerja,” ujar salah seorang perwakilan massa.
Selain mendesak pencopotan Sekda, BOOMS juga meminta Bupati Bandung Barat mengevaluasi dan mencopot Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) KBB.
Massa juga meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tidak kompeten.
Dalam tuntutannya, GOBBB meminta agar sistem kepegawaian dan penempatan pejabat dijalankan berdasarkan prinsip meritokrasi.
Selain itu, massa mendesak Pemerintah Kabupaten Bandung Barat segera merealisasikan dan menambah anggaran insentif RT/RW sesuai janji politik secara penuh, tepat waktu dan transparan.
Soroti Tata Kelola Pemerintahan
Koordinator GOBBB, Rudi Iriyanto atau Bang Jack, mengatakan aksi tersebut dilatarbelakangi rasa keprihatinan terhadap kondisi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat.
“Aksi ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan mendalam para aktivis atas kondisi tata kelola pemerintahan KBB yang dinilai carut-marut dan jauh dari komitmen menyejahterakan rakyat,” ujar Rudi.
Menurutnya, berbagai persoalan administrasi dan tata kelola pemerintahan berdampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
Rudi kemudian memaparkan sejumlah indikator pembangunan dan ekonomi yang menjadi sorotan GOBBB, di antaranya angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ketimpangan ekonomi serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.
GOBBB menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ke depan.
“Di lapangan, dampak salah urus ini tampak dari rusaknya infrastruktur jalan di berbagai pelosok, menjamurnya Rumah Tidak Layak Huni atau Rutilahu, serta terbengkalainya fasilitas pendidikan tingkat SD dan SMP negeri tanpa renovasi memadai,” ucapnya.
Anggaran Dinilai Belum Berpihak kepada Rakyat
Dalam aksi tersebut, GOBBB juga menyoroti sejumlah kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan mendesak masyarakat.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah alokasi belanja pengadaan jaringan internet atau WiFi yang disebut menelan anggaran hingga belasan miliar rupiah.
Menurut GOBBB, kebijakan tersebut perlu dievaluasi, terutama jika dibandingkan dengan masih adanya kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat yang belum terpenuhi.
Massa mencontohkan persoalan infrastruktur di wilayah Kecamatan Cililin yang menjadi perhatian publik.
“Jembatan penyeberangan warga tidak pernah dibangun sama sekali oleh pemerintah. Kondisi memprihatinkan ini sempat viral di media sosial, memperlihatkan anak-anak sekolah yang setiap hari harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai hanya dengan menggunakan rakit sederhana akibat absennya infrastruktur dasar tersebut,” ujar Rudi.
Soroti Rotasi dan Mutasi ASN
Selain persoalan anggaran, GOBBB juga menyoroti kebijakan rotasi dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Massa menduga terdapat persoalan dalam penerapan sistem meritokrasi serta proses penilaian kinerja ASN.
GOBBB menilai proses rotasi dan mutasi jabatan administrator perlu dievaluasi secara menyeluruh agar sesuai dengan prinsip profesionalisme dan sistem merit.
Mereka juga menyoroti kinerja Tim Penilai Kinerja ASN Kabupaten Bandung Barat.
Dalam aksi tersebut, GOBBB turut menyinggung dugaan adanya ketidaksesuaian dalam proses promosi jabatan sejumlah ASN.
Selain itu, massa juga meminta DPRD Kabupaten Bandung Barat menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap jalannya pemerintahan.
GOBBB menilai Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) perlu memastikan proses penyusunan anggaran dan program pembangunan benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menurut massa, perencanaan pembangunan harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan.
Soroti Tata Kelola Aset Daerah
GOBBB juga menyinggung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait tata kelola aset daerah.
Massa menilai persoalan pengelolaan dan inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Dalam tuntutannya, GOBBB meminta Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola aset daerah serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaannya.
Aksi GOBBB berlangsung dengan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Bupati Bandung Barat dan DPRD Kabupaten Bandung Barat.
Hingga aksi berlangsung, massa berharap berbagai aspirasi yang disampaikan tidak hanya menjadi catatan, namun dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Sementara itu, sejumlah tudingan dan kritik yang disampaikan massa dalam aksi tersebut merupakan bagian dari aspirasi GOBBB dan masih memerlukan tanggapan serta klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut dalam tuntutan aksi.
