Teropong Indonesia, KOTA SUKABUMI – Anggota DPRD Kota Sukabumi, Anita Fajarianti, mendatangi RSUD R. Syamsudin, S.H. atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai RS Bunut, Jumat (15/8/2026). Kedatangannya untuk menjenguk sejumlah santriwati yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Anita mengaku langsung mendatangi rumah sakit setelah mendapatkan informasi mengenai dugaan keracunan yang dialami ratusan santri di salah satu pesantren di wilayah Cikundul, Kota Sukabumi.
“Setelah Maghrib saya melihat informasi di media sosial, TikTok dan lainnya, bahwa di daerah Cikundul ada sekitar 139 anak yang diduga mengalami keracunan dari SPPG. Makanya saya langsung mengecek dan survei ke rumah sakit,” ujar Anita.
Menurutnya, berdasarkan informasi yang diperoleh setelah melakukan pengecekan, sebagian pasien dirawat di RS Al-Mulk, sementara lainnya mendapatkan penanganan di RS Bunut. Dari total pasien yang sempat menjalani pemeriksaan, sebagian sudah diperbolehkan pulang karena kondisi kesehatan mereka dinilai membaik.
“Setelah dilakukan pengecekan, karena kondisi dan daya tahan tubuh anak-anak berbeda-beda, ada yang sudah sehat sehingga diperbolehkan pulang. Namun, dokter tetap memberikan informasi agar mereka terus dipantau, terutama apabila masih mengalami gejala,” jelasnya.
Saat berada di RS Bunut, Anita juga bertemu langsung dengan sejumlah santriwati beserta orang tua atau pihak yang mendampingi mereka. Ia menyoroti adanya santri yang berasal dari luar daerah dan dititipkan untuk menempuh pendidikan di Kota Sukabumi.
“Ada dua anak yang orang tuanya cukup jauh karena mereka dititipkan untuk bersekolah. Ada yang dari Bandung dan ada juga dari Lenteng Agung. Ini tentunya harus menjadi perhatian khusus,” katanya.
Sebagai anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PDI Perjuangan, Anita menilai kejadian tersebut tidak boleh dianggap sepele. Terlebih, jumlah anak yang diduga terdampak cukup banyak.
Ia meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap penyedia makanan dalam program MBG, khususnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang memasok makanan ke sekolah maupun pesantren.
“Ini harus menjadi perhatian kita. Apa yang dikonsumsi anak-anak harus benar-benar diperhatikan, mulai dari bahan makanan, proses pengolahan hingga menu yang disampaikan kepada sekolah atau pesantren,” tegasnya.
Anita juga menanggapi informasi mengenai adanya sejumlah korban yang mengalami gejala cukup berat, seperti muntah hingga mengeluarkan busa dan mengalami gangguan pencernaan.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peringatan agar pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG diperketat. Ia menegaskan bahwa program tersebut memiliki tujuan yang sangat baik, namun aspek keamanan dan kelayakan makanan harus menjadi prioritas utama.
“Jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi. Dengan jumlah korban yang cukup banyak, ini harus menjadi pelajaran, bukan hanya bagi satu SPPG, tetapi juga bagi SPPG lainnya,” ujarnya.
Anita menegaskan DPRD memiliki fungsi pengawasan dan akan mendorong adanya langkah konkret untuk memastikan seluruh SPPG menjalankan standar operasional prosedur atau SOP yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia juga berencana berkoordinasi dengan rekan-rekannya di DPRD, khususnya komisi yang memiliki kewenangan terkait pengawasan pelaksanaan program tersebut.
“Mungkin nanti saya akan bicara dengan teman-teman di Komisi III untuk menjadi perhatian khusus. Kalau diperlukan, bisa dilakukan inspeksi mendadak atau pertemuan dengan SPPG lainnya, sehingga kejadian seperti ini tidak kembali terjadi,” ungkapnya.
Anita berharap evaluasi tidak hanya dilakukan setelah terjadi persoalan, tetapi juga menjadi langkah pencegahan agar kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak benar-benar terjamin.
“Jangan sampai ada lagi kejadian seperti ini. Kita harus bersama-sama melakukan pengawasan agar program MBG berjalan sesuai dengan SOP dan tujuan awalnya, yaitu memberikan makanan bergizi dan aman bagi anak-anak,” pungkasnya. (fal)
