TEROPONG INDONESIA — Di tengah sorotan publik maraknya kasus penyimpangan keuangan dan korupsi yang menjerat sejumlah pejabat di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, justru menyoroti pola kerja Anggota DPRD KBB, Pither Tjuandys, sebagai contoh pembeda.
Menurutnya, di saat anggaran daerah terbatas dan kepercayaan publik tergerus, pendekatan yang mengutamakan transparansi serta menyalurkan manfaat langsung ke masyarakat di tingkat akar rumput menjadi penawar paling nyata.
Dede Yusuf memulai penilaiannya dengan mengakui realitas anggaran yang sulit di hampir seluruh daerah, termasuk KBB. Banyak kepala daerah mengeluhkan dana yang bahkan belum cukup untuk menutup belanja rutin dan gaji pegawai, sehingga pembangunan kerap diabaikan atau justru menjadi celah yang rawan dikelola tidak secara terbuka.
“Kita tahu anggaran daerah itu sangat minim. Mayoritas kepala daerah mengeluh kekurangan dana, bahkan ada yang menyatakan tidak cukup untuk gaji pegawai saja,” kata Dede usai peresmian jalan di Desa Jayagiri, Kecamatan Lembang, Rabu (23/9/2026).
“Di tengah kondisi seperti ini, saya justru kaget melihat Pak Pither dengan anggaran yang terbatas tetap mampu mendorong pembangunan di mana-mana. Memang belum sempurna, tapi hasilnya terasa banyak,” sambungnya.
Ia menegaskan, bahaya terbesar muncul ketika proyek bernilai miliaran rupiah digalakkan namun tidak menyentuh kebutuhan warga sehari-hari. Di sinilah kerap terjadi ketidaksesuaian yang memicu kecurigaan dan dugaan penyimpangan.
Sebaliknya, langkah Pither yang memprioritaskan kebutuhan kecil namun mendesak di desa-desa menunjukkan adanya keberanian dan ketulusan yang jarang dimiliki pemimpin lain.
“Kalau kita bicara proyek miliaran rupiah, boleh saja. Tapi yang kecil-kecil, yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, justru tidak tersentuh. Banyak kepala daerah tidak berani mengambil jalur yang benar-benar bermanfaat bagi warga,” ungkapnya.
“Padahal Pak Piter memanfaatkan segala potensi yang ada dan mendorongnya langsung ke desa-desa. Padahal bisa saja dialihkan ke tempat lain. Inilah yang membedakannya dengan yang lain,” tegasnya.
Dede Yusuf memperingatkan, tingginya kasus korupsi di lingkungan KBB tidak terlepas dari ketiadaan keterbukaan. Masyarakat kerap tidak mengetahui berapa Pendapatan Asli Daerah yang masuk, berapa yang digunakan untuk gaji ASN, kegiatan operasional, dan berapa yang dialokasikan untuk pembangunan. Tanpa penjelasan yang jelas, warga wajar bertanya “Uangnya ke mana saja?” dan kekosongan inilah yang dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Transparansi adalah kunci penangkal korupsi. Harus dijelaskan secara terbuka: berapa anggaran masuk, berapa untuk belanja pegawai, berapa untuk kegiatan, berapa sisa dan untuk apa dialokasikan,” paparnya.
“Baru kemudian soal pembangunan, siapa yang mengerjakan, prosesnya bagaimana, hasilnya untuk siapa. Di era media sosial, siapa pun bisa mencari data ini. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi lagi,” ucapnya.
Ia menegaskan, keberhasilan seorang wakil rakyat tidak diukur dari seberapa besar proyek yang dipajang atas namanya, namun seberapa terbuka ia mengelola kepercayaan yang diberikan.
“Yang paling penting bukan siapa yang mengerjakan atau siapa yang mendapat pujian. Yang terpenting, apakah masyarakat terbantu. Pak Piter sudah mencontohkan hal yang tepat, jadilah transparan. Masyarakat berhak tahu bahwa uang rakyat dikelola untuk rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang,” tandasnya.
