Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI – Komitmen memberikan perlindungan jaminan sosial kepada para relawan diwujudkan anggota DPRD Kota Cimahi, Iwan Setiawan. Melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sebanyak 134 relawan yang tergabung dalam tim Baraya Iwan Setiawan (BARSIAN) mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Manfaat nyata dari program tersebut dirasakan keluarga almarhum Ade Supriatna, warga RW 10 Kelurahan Citeureup, yang meninggal dunia pada Oktober 2026. Ahli waris almarhum menerima santunan jaminan kematian sebesar Rp. 42 juta dari BPJS Ketenagakerjaan.
Penyerahan santunan secara simbolis dilakukan dalam kegiatan Reses Masa Persidangan III Tahun 2026 anggota DPRD Kota Cimahi, Iwan Setiawan, di Kampung Cipeer RT 05 RW 01, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara.
Iwan Setiawan, anggota Komisi I DPRD Kota Cimahi dari Fraksi Partai Demokrat, menaruh perhatian terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi para relawan. Menurutnya, mereka yang terlibat dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan juga membutuhkan perlindungan ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kematian.
“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh relawan BARSIAN yang selama ini telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu serta hadir di tengah masyarakat. Dedikasi dan kebersamaan rekan-rekan relawan merupakan kekuatan penting dalam menjalankan berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan” ujar Iwan.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang telah memberikan pelayanan dan perlindungan kepada para relawan kami. Dengan terdaftarnya kurang lebih 134 anggota BARSIAN dalam program BPJS Ketenagakerjaan, saya berharap mereka dapat menjalankan aktivitas dengan lebih tenang karena memiliki perlindungan jaminan sosial.
Santunan sebesar Rp42 juta yang diterima ahli waris almarhum Ade Supriatna menjadi bukti bahwa perlindungan ini sangat penting.
“Memang, tidak ada yang mengharapkan musibah terjadi, tetapi ketika risiko itu datang, setidaknya ada jaminan yang dapat membantu keluarga yang ditinggalkan”, Terang Iwan.
Ia juga turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum. Semoga santunan ini dapat sedikit meringankan beban keluarga.
“Bagi saya, relawan bukan hanya mereka yang hadir ketika dibutuhkan masyarakat, tetapi juga harus mendapatkan perhatian dan perlindungan. Karena itu, saya berharap kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan ini dapat terus berjalan dan menjadi bentuk kepedulian nyata terhadap seluruh relawan,” pungkasnya.
Kepala Perisai BPJS Ketenagakerjaan BPU Kota Cimahi, Dani Ramdani, mengapresiasi langkah Iwan Setiawan yang telah mendaftarkan sekitar 134 relawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan kategori Bukan Penerima Upah (BPU).
“Kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi Bapak Iwan Setiawan yang telah berpartisipasi memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada para relawannya. Kurang lebih 134 orang telah didaftarkan dalam program ini,” ujar Dani.
Ia menjelaskan, santunan sebesar Rp42 juta diberikan kepada ahli waris almarhum Ade Supriatna sebagai manfaat jaminan kematian. Selain itu, ahli waris juga menerima pengembalian saldo Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp519 ribu sesuai hak kepesertaan almarhum.
Dani berharap kepedulian terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat terus ditingkatkan, terutama bagi kelompok pekerja informal dan relawan yang memiliki risiko dalam menjalankan aktivitasnya.
Menurutnya, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar administrasi, melainkan bentuk perlindungan nyata yang manfaatnya dapat dirasakan keluarga ketika peserta mengalami risiko yang tidak diharapkan.
Sementara itu, dalam agenda reses yang sama, Iwan Setiawan juga menyerap sejumlah aspirasi masyarakat. Salah satu persoalan yang mencuat adalah ketidaksesuaian penetapan desil kesejahteraan dengan kondisi ekonomi warga sebenarnya.
Iwan mengungkapkan, terdapat keluhan masyarakat yang secara kondisi ekonomi seharusnya masuk kelompok desil 1 atau 2, tetapi justru tercatat pada desil 5 ke atas.
Persoalan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius karena ketepatan data kesejahteraan berkaitan langsung dengan penyaluran berbagai program bantuan pemerintah.
Ia menegaskan, data sosial ekonomi masyarakat harus sesuai dengan kondisi faktual di lapangan agar warga yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan kesempatan memperoleh haknya.
Melalui kegiatan reses ini, Iwan berharap aspirasi masyarakat terkait ketepatan data kesejahteraan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah, sementara perlindungan jaminan sosial bagi para relawan dapat menjadi perhatian lebih luas.
Penyerahan santunan kepada ahli waris Ade Supriatna menjadi pengingat bahwa perlindungan jaminan sosial bukan hanya penting bagi peserta, tetapi juga menjadi jaring pengaman bagi keluarga yang ditinggalkan. (Gani Abdul Rahman)





