Teropong Indonesia, KOTA SUKABUMI – Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi membahas persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Dalam pembahasan tersebut, perhatian turut diarahkan pada sejumlah program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah program P2RW, yang ditegaskan tetap menjadi bagian dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Anggota DPRD Kota Sukabumi, Raden Koesoemo Hutaripto, menegaskan bahwa keberadaan program P2RW tetap dipertahankan. Menurutnya, program tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap pembangunan dan kebutuhan masyarakat di tingkat kewilayahan.
“P2RW tetap ada,” tegas Raden Koesoemo Hutaripto dalam keterangannya terkait pembahasan perubahan APBD 2026.
Selain P2RW, perubahan APBD 2026 juga memuat sejumlah program dan alokasi anggaran yang menyentuh sektor pelayanan dasar serta masyarakat.
Salah satunya adalah program Universal Health Coverage (UHC) yang berkaitan dengan jaminan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Kemudian terdapat pula dukungan bagi rohaniawan dengan nilai anggaran sekitar Rp1,6 miliar. Bantuan tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah terhadap unsur keagamaan yang memiliki peran di tengah masyarakat.
Sementara itu, sektor pendidikan dan keagamaan juga mendapat perhatian melalui alokasi anggaran untuk tenaga pendidik dan marbot, dengan nilai yang disebut mencapai sekitar Rp821 juta.
Raden Koesoemo menilai, pembahasan perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian angka dalam struktur anggaran, tetapi harus memastikan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat tetap berjalan.
Dengan disetujuinya Raperda Perubahan APBD 2026 melalui rapat paripurna, sejumlah program tersebut diharapkan dapat terus direalisasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Sukabumi. (fal)
