TEROPONG INDONESIA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengukuran kinerja guna memastikan keselarasan visi dan menghindari ketidakkonsistenan data yang sering terjadi di lapangan. Langkah ini diambil melalui Coaching Clinic “Penajaman Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Daerah” yang melibatkan seluruh jajaran perencana dan pengelola anggaran secara daring, Selasa (28/7/2026).
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, membuka kegiatan ini dengan menegaskan bahwa penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) periode 2025–2029 harus benar-benar menjadi kompas arah kebijakan, bukan sekadar formalitas dokumen.
“Kita ingin seluruh satuan kerja memiliki pemahaman yang seragam. Mulai dari definisi operasional, penetapan target, sumber data, hingga bukti dukung harus jelas dan terukur. Tidak boleh ada penafsiran berbeda atas satu indikator yang sama,” tegas Dalu Agung.
Salah satu poin krusial yang ditekankan adalah keterkaitan antarberbagai dokumen perencanaan dan pelaporan. Mulai dari RPJMN, Renstra, Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran, hingga Laporan Kinerja harus terintegrasi dalam satu sistem pengelolaan kinerja yang utuh. Hal ini penting untuk menjamin setiap alokasi anggaran dan capaian kegiatan benar-benar mendukung sasaran strategis kementerian secara keseluruhan.
Kegiatan yang diikuti 995 pejabat perencanaan, kepala bagian tata usaha Kanwil, hingga kepala subbagian tata usaha Kantor Pertanahan ini dirancang dalam tujuh sesi mendalam. Materi disampaikan oleh jajaran pimpinan pusat guna memastikan penyelarasan indikator secara berjenjang dari pusat ke daerah.
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Bahrun Munawir, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ruang evaluasi penting untuk menangkap kendala yang dihadapi di wilayah. “Kita butuh masukan langsung dari pelaksana di lapangan agar sistem perencanaan, penganggaran, dan pengukuran kinerja kita semakin akurat dan tidak melenceng dari tujuan,” ujarnya.
