TEROPONG INDONESIA – Kawasan Pantai Utara Jawa merupakan jalur ekonomi paling sibuk sekaligus wilayah yang paling rentan menghadapi ancaman kerusakan lingkungan dan kenaikan permukaan air laut.
Menjawab tantangan besar ini, pemerintah merancang pembangunan sistem perlindungan terpadu yang mencakup benteng laut raksasa hingga pengaturan kawasan pemanfaatan wilayah.
Agar investasi triliunan rupiah ini tidak sia‑sia dan pembangunannya tepat sasaran, peran penataan ruang serta ketersediaan lahan menjadi prasyarat utama yang dijaga ketat oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Hal itu ditekankan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan dalam pertemuan pembukaan tahap pelaksanaan proyek yang berlangsung di Jakarta, Senin (4/5).
Menurutnya, kesalahan perencanaan wilayah adalah kesalahan paling fatal dan dampaknya dirasakan puluhan tahun ke depan, oleh karena itu dukungan lembaganya dipusatkan pada tiga aspek utama yang saling berkaitan, yakni kesesuaian rencana, kemudahan izin, hingga penyediaan tanah.
Hal paling mendasar yang kini sedang diselesaikan adalah penyesuaian dokumen rencana tata ruang mulai dari tingkat nasional hingga daerah.
Ossy memastikan rancangan induk perlindungan pesisir sudah diakomodasi dalam rancangan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang kini dalam tahap akhir penyusunan, dan ketentuan serupa akan dijadikan acuan mutlak bagi penyusunan rencana di tingkat bawah.
Langkah ini menjamin setiap sentimeter wilayah pembangunan memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan fungsi kawasan lain.
“Tidak boleh ada lagi cerita pembangunan sudah setengah jadi baru ketahuan tidak sesuai rencana atau melanggar batas kawasan tertentu. Semua harus diselesaikan di atas kertas terlebih dahulu sebelum peralatan berat masuk lapangan,” tegasnya.
Berbekal dasar hukum yang kokoh, tahap selanjutnya adalah memperlancar jalur perizinan penggunaan ruang. Ossy menyatakan komitmen memberikan layanan prioritas melalui penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam waktu yang jauh lebih singkat dibanding prosedur biasa, asalkan proyek ini sudah memiliki kedudukan resmi sebagai Proyek Strategis Nasional.
Dalam pelaksanaannya tetap diperhatikan batas wewenang masing‑masing instansi agar tidak terjadi perselisihan atau tumpang tindih pengambilan keputusan.
Di sisi penyediaan lahan, dukungan teknis dan kebijakan juga sudah disiapkan sepenuhnya, namun satu hal yang paling menentukan kecepatan sekaligus ketepatan hasil akhirnya adalah kualitas kolaborasi antarlembaga.
Oleh sebab itu Ossy secara khusus meminta agar kelompok kerja lintas sektor yang sudah terbentuk diperkuat perannya dan diberikan wewenang penuh untuk menyatukan seluruh peta data yang dimiliki oleh berbagai kementerian.
“Jika peta kita berbeda satu sama lain, maka keputusan yang diambil pun salah. Inilah alasan utama mengapa penyatuan data dan koordinasi harian harus menjadi budaya kerja utama sejak hari pertama hingga proyek selesai,” ujarnya menegaskan.
Kepala tertinggi pelaksana program ini, Menko Infrastruktur sekaligus Ketua Dewan Pengarah BOPPJ Agus Harimurti Yudhoyono, sependapat bahwa keberhasilan perlindungan Pantura sangat bergantung pada kesatuan langkah tersebut.
Menurutnya, persoalan di pesisir tidak bisa dilihat sebagian‑sebagian karena dampak kerusakan di satu titik akan merembet ke wilayah lain baik di daratan maupun di laut.
“Kita tidak bekerja untuk kepentingan instansi masing‑masing, melainkan bekerja demi keselamatan dan kemajuan wilayah serta rakyat yang tinggal di dalamnya. Maka pendekatannya harus terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan,” tutupnya. ***
