Teropong Indonesia, KOTA SUKABUMI – Komunitas Sukabumi Speak Up menggelar Diskusi Rakyat bertajuk “Populisme Semu dan Distorsi Kepemimpinan Ayep Zaki dalam Bayang-Bayang Pelanggaran Prinsip Negara Hukum”. Kegiatan ini berlangsung di Ngopi di Kebon, Kota Sukabumi, Rabu (10/9/2025).
Acara tersebut menghadirkan beberapa narasumber, yakni Nucraha Alhuda Hasnda, Ade Rohmat, Aris Gunawan, dan Danial Fadhilah. Namun, Kabag Hukum Setda Kota Sukabumi yang dijadwalkan hadir berhalangan mengikuti diskusi.
Salah satu narasumber, Aris Gunawan, memberikan pernyataan usai kegiatan kepada awak media. Ia menilai diskusi kali ini sangat relevan karena mengangkat isu-isu penting terkait kebijakan Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki.
“Diskusi hari ini menarik karena temanya membahas bagaimana bayang-bayang kepemimpinan Ayep Zaki dalam mengambil kebijakan yang seringkali bertabrakan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik,” ujar Aris.
Menurutnya, sejak awal berbagai isu telah menjadi sorotan, mulai dari proses pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan (TKPP), rangkap jabatan, hingga kebijakan terbaru terkait kenaikan tunjangan. Hal ini menunjukkan perlunya konsistensi masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan publik.
“Diskusi ini bisa menjadi bahan penting bagi para pemerhati agar tetap konsisten mengawasi kebijakan wali kota, supaya tidak ada penyalahgunaan kekuasaan,” tegasnya.
Aris juga menambahkan, sejumlah narasumber lainnya menyampaikan pandangan serupa, yakni perlunya perubahan gaya kepemimpinan wali kota. Menurutnya, banyak kebijakan yang diambil sejauh ini tidak menyentuh persoalan substansial masyarakat.
“Ke depan, wali kota harus berani merubah gaya kepemimpinannya. Jika menyadari banyak kebijakan yang keliru, maka harus ada evaluasi agar keputusan-keputusan yang diambil lebih tepat sasaran dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (rifal)
