TEROPONG INDONESIA – Berada di jalur cincin api Pasifik membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan risiko bencana alam tertinggi di dunia.
Fakta geografis ini menjadi landasan utama mengapa sistem perlindungan dan penanggulangan bencana harus terus disempurnakan serta melibatkan partisipasi seluruh unsur bangsa, termasuk lembaga keagamaan.
Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja Lembaga Advokasi dan Koordinasi Penanggulangan Bencana Majelis Ulama Indonesia (LAK‑PB MUI) yang berlangsung di Cikeas, Jawa Barat, Jumat (1/5/2026).
Hadir sebagai pembicara kunci sekaligus narasumber utama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid yang juga memegang amanah sebagai Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana.
Di hadapan ratusan pengurus MUI dari berbagai tingkatan, ia menegaskan bahwa sistem tangguh tidak hanya dibangun melalui aturan atau anggaran semata, namun ditentukan sepenuhnya oleh kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia yang bertugas di lapangan.
Oleh karena itu, penguasaan tahapan penanganan menjadi pengetahuan wajib bagi setiap petugas maupun relawan yang dikerahkan.
“Ada tiga tahapan utama yang tidak boleh terlewat maupun terbalik urutannya, pertama evakuasi yang aman dan cepat, kedua penanganan saat masa darurat, serta ketiga pemulihan dan perbaikan pasca peristiwa. Semuanya butuh keterampilan khusus yang harus dibentuk melalui pendidikan dan pelatihan rutin,” jelasnya.
Pesan senada disampaikan Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan. Menurutnya, keberadaan jalur cincin api menjadikan ancaman bencana sebagai risiko yang tidak bisa dihindari, namun dampaknya bisa diminimalkan jika persiapan dan kerjasama antarlembaga berjalan lancar.
Sinergi yang dibangun saat ini antara pihak pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN dengan unsur masyarakat beragama diharapkan menjadi model kerja sama yang saling menguatkan.
Dukungan teknis terkait pengelolaan lahan dan tata ruang dinilai sangat strategis, mengingat sebagian besar masalah pascabencana berkaitan erat dengan kepemilikan tanah, pemukiman kembali korban, hingga penyusunan tata ruang wilayah yang lebih aman dan bebas risiko.
Ruang kerja sama ini nantinya akan diarahkan untuk menangani jenis bencana paling dominan mulai dari hidrometeorologi hingga geologi.
Sebagai tanda dimulainya langkah kerja sama yang lebih erat, Ketua LAK‑PB MUI Hasan Basri Sagala secara resmi menyerahkan atribut lembaga kepada Menteri Nusron Wahid di akhir sesi acara.
Turut menyaksikan serah terima tersebut, Bendahara Umum MUI Misbahul Ulum serta sejumlah pejabat tinggi dan pengurus pusat lainnya. ***
