Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI – Krisis iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan kenyataan yang kini menghantam setiap lapisan masyarakat. Pemerintah Kota Cimahi menegaskan komitmennya melawan degradasi lingkungan dengan menggelar Edukasi Program Kampung Iklim (ProKlim) Tahun 2025, pada beberapa waktu lalu di Ballroom Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi ini dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudistira, dan menghadirkan narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), DLH Provinsi Jawa Barat, serta sejumlah perangkat daerah terkait. Sebanyak 60 peserta dari 30 RW di seluruh Cimahi mengikuti pelatihan teknis pengisian data ProKlim ke Sistem Registrasi Nasional (SRN), serta mempelajari strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat komunitas.
Wakil Wali Kota Adhitia Yudistira menyampaikan pesan keras: perubahan iklim adalah akibat langsung dari keserakahan dan ketidakpedulian manusia terhadap bumi.
“Kita semua merasakan suhu yang makin panas, hujan yang tak menentu, hingga bencana banjir dan longsor yang makin sering terjadi. Ini bukan kebetulan, ini akibat ulah manusia. Bumi kita sedang tidak baik-baik saja,” tegasnya.
Adhitia menyoroti akar persoalan yang bersumber dari penggunaan energi fosil, pembakaran batu bara, dan menurunnya kelestarian hutan akibat eksploitasi berlebihan.
Menurutnya, perubahan iklim adalah tanggung jawab manusia, dan hanya bisa diatasi melalui perubahan pola pikir dan perilaku kolektif.
“Perubahan iklim ini dibuat oleh manusia sendiri, disebabkan oleh manusia sendiri, dan sekarang dirasakan oleh manusia sendiri. Maka manusialah yang harus memperbaikinya,” ujarnya.
Melalui Program Kampung Iklim, Pemkot Cimahi berupaya membangun kesadaran kolektif dan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap dampak iklim ekstrem.
Program ini bukan sekadar kegiatan simbolik, tetapi wadah untuk menumbuhkan aksi nyata di tingkat rumah tangga dan komunitas.
Selama beberapa tahun terakhir, Cimahi menunjukkan langkah progresif dari urban farming, penanaman seribu bibit bambu di Cireundeu, hingga pengelolaan sampah 3R dan pembangunan sumur resapan.
Hingga 2024, 22 RW telah berpartisipasi dalam ProKlim, dengan 13 RW meraih predikat utama dan 9 RW kategori madya dari KLHK. Tahun depan, 20 RW lainnya akan diajukan untuk kategori ProKlim Lestari.
“Ini bukan sekadar tentang bertahan hidup, tapi tentang meninggalkan warisan. Jangan sampai anak cucu kita kelak menyalahkan generasi ini karena gagal menjaga bumi,” tegas Adhitia.
Kepala DLH Kota Cimahi, Chanifah Listyarini, menegaskan pentingnya keterlibatan lintas sektor. Ia menilai isu lingkungan tidak bisa ditangani oleh satu dinas saja.
“Edukasi ProKlim tahun ini difokuskan pada sinergi antar OPD dan penguatan peran masyarakat. Tujuannya agar Cimahi punya lebih banyak kampung iklim mandiri yang mampu menurunkan emisi gas rumah kaca secara nyata,” jelasnya.
Chanifah menambahkan, edukasi hanyalah langkah awal. Yang lebih penting adalah komitmen berkelanjutan dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan.
Melalui Edukasi ProKlim 2025, Pemkot Cimahi menegaskan bahwa perang terhadap krisis iklim tidak boleh berhenti pada tataran wacana. Aksi konkret, sekecil apa pun, harus menjadi budaya baru masyarakat.
“Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang kita, melainkan titipan dari anak cucu kita. Mari rawat bumi ini dengan cinta dan aksi nyata. Setiap langkah kecil kita adalah investasi besar bagi masa depan Cimahi yang hijau, tangguh, dan berdaya.”
Dengan semangat kolaboratif dan kesadaran ekologis yang terus tumbuh, Kota Cimahi menegaskan diri sebagai kota yang berani melawan krisis iklim, menjadikan keberlanjutan lingkungan bukan hanya slogan, tetapi arah nyata pembangunan masa depan. (Gani Abdul Rahman)
