TEROPONG INDONESIA,KBB– Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, menggelar pelantikan dan pengukuhan tujuh kepala sekolah baru dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI.
Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung PGRI Kabupaten Bandung Barat, Jalan Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Jumat (12/6/2026).Tujuh kepala sekolah yang dikukuhkan berasal dari TK PGRI Sindangkerta, TK PGRI Lembang, SMP PGRI Gunung Halu, SMP PGRI Sindangkerta, SMP PGRI Cililin, SMP PGRI Cipatat, dan SMP PGRI Cikalong Wetan.
Ketua Perwakilan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Kabupaten Bandung Barat, Drs. H. Samid Rusmana, M.Pd, menjelaskan bahwa pelantikan kali ini dilaksanakan berdasarkan kebijakan baru yang mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) YPLP PGRI.
Menurutnya, saat ini Surat Keputusan (SK) kepala sekolah diterbitkan langsung oleh pengurus pusat setelah melalui proses pengajuan dari sekolah ke tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat.
“Untuk jenjang TK, SD, dan SMP, kutipan SK dibuat oleh pengurus YPLP kabupaten/kota. Sedangkan untuk SMA, SMK, dan SLB dilakukan oleh perwakilan YPLP provinsi. Tahun ini Bandung Barat bersama lima kabupaten/kota lainnya melaksanakan pelantikan dan pengukuhan dengan mekanisme baru,” ujar Samid.
Ia menambahkan, berbeda dengan sebelumnya, kepala sekolah tidak hanya dilantik tetapi juga dikukuhkan sebagai bagian dari sistem pembinaan yang kini terintegrasi di bawah PGRI.
“Sekarang setelah dilantik oleh pengurus YPLP, langsung dilakukan pengukuhan oleh pengurus atau ketua YPLP. Ini merupakan implementasi kebijakan baru sesuai AD/ART terbaru,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, selain dihadiri kepala sekolah PGRI dari berbagai jenjang, turut hadir pula Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP serta sejumlah kepala SMP negeri yang berada di sekitar sekolah-sekolah PGRI.
Menurut Samid, kehadiran para kepala sekolah negeri menjadi bagian dari upaya membangun sinergi dan dukungan menjelang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2026/2027.
“Kami mengundang kepala sekolah negeri yang dekat dengan sekolah PGRI sebagai bentuk sinergi. Kehadiran para ketua cabang dan kepala sekolah menunjukkan soliditas serta kebersamaan dalam menjaga marwah PGRI,” ujarnya.
Saat ini, PGRI Kabupaten Bandung Barat mengelola sebanyak 17 satuan pendidikan yang terdiri dari tiga TK, sebelas SMP, dua SMA, dan satu SMK.
Samid menegaskan bahwa YPLP PGRI memiliki misi menjadikan sekolah-sekolah PGRI sebagai pilihan utama masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan.
“YPLP punya misi menjadi sekolah pilihan masyarakat. Kalau masyarakat sudah yakin dengan PGRI, maka PGRI akan tetap menjadi pilihan. Karena itu kami terus berupaya mengembangkan sekolah agar semakin dihargai, dimiliki, dan dipilih oleh masyarakat,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, ia juga berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berkeadilan antara sekolah negeri dan swasta, khususnya dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Menurutnya, sekolah swasta sering kali terdampak ketika jumlah penerimaan peserta didik di sekolah negeri melebihi kapasitas ideal yang tersedia.
“Jangan sampai terulang seperti tahun ajaran 2025-2026, ketika hampir seluruh calon peserta didik bermuara ke sekolah negeri. Kuota penerimaan harus disesuaikan dengan jumlah ruang belajar dan rasio ideal siswa per kelas. Hal ini penting untuk menjaga mutu pendidikan sekaligus memberikan ruang bagi sekolah swasta untuk berkembang,” pungkasnya (Ajat Munajat )*
