Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi membuka ruang komunikasi dan sinergi dengan Jurnalis Bela Negara (JBN) DPC Kota Cimahi melalui agenda audiensi yang digelar di Ruang Rapat Asisten Daerah Bidang Pemerintahan, Kamis (10/9/2026).
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Cimahi, Hendra Gunawan, S.Sos., M.Si. Pertemuan menjadi momentum untuk membahas peran media dalam mendukung komunikasi publik, penyampaian informasi pembangunan, sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah dan insan pers.
Hendra menyampaikan apresiasi terhadap keberadaan JBN Kota Cimahi yang dinilainya telah memiliki kepengurusan, anggota aktif, serta legalitas organisasi yang jelas.
“Alhamdulillah, ini merupakan perintah dari pimpinan untuk menerima audiensi dari JBN. Tadi sudah diutarakan program-program JBN serta bentuk kemitraannya dengan pemerintah,” ujar Hendra.
Menurutnya, keberadaan organisasi jurnalis dapat menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi publik yang efektif. Pemerintah, kata dia, membutuhkan peran media untuk menyampaikan berbagai program dan kebijakan kepada masyarakat secara objektif dan mudah dipahami.
Hendra juga berharap soliditas JBN, baik dalam keanggotaan maupun kepengurusan, dapat terus dipertahankan. Ia mendorong agar komunikasi dan sinergi JBN dengan perangkat daerah berjalan secara konstruktif, termasuk dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), organisasi perangkat daerah (OPD), hingga DPRD Kota Cimahi.
“Semoga komunikasi dengan Diskominfo dan OPD lainnya bisa berjalan lancar dengan prinsip saling mengisi dan saling mengonfirmasi sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya,” katanya.
Ia menekankan, keterbukaan informasi dan komunikasi dua arah menjadi hal penting agar informasi yang beredar di masyarakat tidak hanya cepat, tetapi juga sesuai dengan fakta di lapangan.
Menurut Hendra, konfirmasi dan koordinasi antara pemerintah dengan insan pers diperlukan untuk menghindari kesalahan informasi sekaligus memastikan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat dapat disampaikan secara proporsional.
Sementara itu, Ketua Pokja Jurnalis Bela Negara (JBN) DPC Kota Cimahi, Gani Abdul Rahman, menegaskan bahwa audiensi tersebut bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan bagian dari upaya membangun pola kemitraan yang profesional, terbuka, dan berkelanjutan antara pemerintah dengan insan pers.
Gani mengatakan, JBN siap berkontribusi dalam penyebarluasan informasi pembangunan, edukasi masyarakat, serta penguatan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jurnalis Bela Negara hadir bukan hanya sebagai organisasi profesi, tetapi sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi yang benar, mengedukasi masyarakat, menangkal hoaks, serta mendukung keberhasilan program pembangunan,” ujar Gani.
Ia menilai pemerintah dan pers memiliki posisi yang saling membutuhkan dalam membangun komunikasi publik. Pemerintah memiliki kewajiban menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan program kepada masyarakat, sedangkan pers memiliki fungsi menyampaikan informasi tersebut sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial.
Karena itu, Gani mendorong agar kemitraan antara JBN dan Pemerintah Kota Cimahi dibangun berdasarkan prinsip transparansi, profesionalitas, independensi, serta tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
“Kemitraan harus dibangun secara baik dan transparan. Pemerintah membutuhkan media untuk menyampaikan program dan capaian kepada masyarakat, sementara jurnalis membutuhkan akses informasi yang terbuka agar pemberitaan yang dihasilkan berimbang, akurat, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” katanya.
Menurut Gani, keterbukaan akses informasi menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik. Semakin terbuka komunikasi antara pemerintah dan media, semakin besar pula peluang masyarakat mendapatkan informasi yang utuh mengenai kebijakan maupun persoalan yang terjadi di wilayahnya.
Selain akses informasi, JBN juga mendorong adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelibatan insan pers dalam kegiatan publik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, serta perhatian terhadap aspek kesejahteraan jurnalis.
“Jangan hanya berbicara tentang tuntutan profesionalisme jurnalis. Profesionalisme juga harus diikuti dengan ruang kerja yang sehat, akses informasi yang memadai, peningkatan kapasitas, serta perhatian terhadap kesejahteraan insan pers,” tegasnya.
Gani menegaskan, kemitraan dengan pemerintah tidak boleh dimaknai sebagai upaya membatasi independensi pers. Sebaliknya, hubungan yang sehat justru harus memberikan ruang bagi media untuk tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara bertanggung jawab.
“Pers tetap memiliki fungsi kontrol sosial. Kemitraan tidak boleh dimaknai sebagai bentuk keberpihakan terhadap pemerintah, tetapi sebagai upaya membangun komunikasi yang sehat. Kritik tetap diperlukan ketika ada kebijakan atau pelayanan publik yang perlu diperbaiki,” ujarnya.
Ia berharap audiensi tersebut menjadi awal dari komunikasi yang lebih intensif antara JBN, Pemerintah Kota Cimahi, Diskominfo, OPD, serta lembaga pemerintahan lainnya.
Gani menilai sinergi pemerintah dan insan pers yang dibangun secara sehat akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam memperoleh informasi yang benar, cepat, transparan, dan mudah dipahami.
“Kemitraan yang baik antara pemerintah dan insan pers akan melahirkan masyarakat yang lebih cerdas, partisipatif, dan harmonis. Namun, hal itu harus berjalan beriringan dengan penghargaan terhadap profesionalisme serta kesejahteraan jurnalis,” pungkas Gani. (Red)
