Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi mulai mengunci arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup tahun 2027 melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Aula Gedung A Pemerintah Kota Cimahi, Senin (9/2/2026).
Forum ini menjadi langkah strategis untuk memastikan program dan kegiatan DLH tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjawab persoalan lingkungan yang nyata dan mendesak.
FGD tersebut melibatkan lintas pemangku kepentingan, mulai dari Forkopimda, perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, hingga unsur komunitas, asosiasi, dan pelaku usaha se-Kota Cimahi. Keterlibatan multipihak ini menegaskan komitmen Pemkot Cimahi dalam menyusun perencanaan lingkungan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan daerah.
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja DLH Tahun 2027 harus bertumpu pada persoalan riil yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, tanpa perencanaan yang tepat sasaran, kebijakan lingkungan berpotensi kehilangan daya guna.
“Program lingkungan tidak boleh normatif. Ia harus menjawab masalah di lapangan dan memberikan dampak langsung bagi kualitas hidup masyarakat,” tegas Adhitia.
Berdasarkan evaluasi DLH sepanjang 2025, Kota Cimahi masih dihadapkan pada sejumlah tantangan serius, antara lain penurunan kualitas lingkungan hidup, berkurangnya tutupan lahan, persoalan pengelolaan sampah, serta peningkatan emisi gas rumah kaca.
Kondisi tersebut kemudian dirumuskan menjadi empat fokus strategis pembangunan lingkungan 2027, yakni mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, peningkatan kualitas air sungai, penambahan tutupan lahan, serta optimalisasi pengelolaan sampah.
Meski demikian, DLH juga mencatat capaian kinerja yang signifikan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Cimahi tahun 2025 mencapai 58,39, melampaui target sebesar 50,35. Di sektor persampahan, tingkat pengelolaan sampah mencapai 94,81 persen atau setara 221,57 ton per hari.
Sejumlah inovasi pengelolaan lingkungan turut menjadi sorotan. Program Gerakan Orang Cimahi Pilah Sampah (Grak Ompimpah) berhasil meraih predikat Best of The Best Innovation pada Kompetisi Inovasi Jawa Barat 2025.
Inovasi lanjutan berupa “Tepung Grak Ompimpah” juga menyabet penghargaan Cimahi Motekar Award (CHiMA). Selain itu, kolaborasi riset DLH dengan tujuh perguruan tinggi memperoleh apresiasi nasional dari LLDIKTI Wilayah IV.
Adhitia menekankan bahwa capaian tersebut harus diikuti dengan perubahan paradigma pengelolaan sampah. Pola lama kumpul–angkut–buang dinilai tidak lagi relevan, terutama di tengah keterbatasan daya tampung TPA Sarimukti yang kini mengalami kelebihan kapasitas.
“Pemilahan sampah dari sumber adalah keharusan. Target Zero to TPA tidak akan tercapai tanpa keterlibatan aktif masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala DLH Kota Cimahi, Chanifah Listyarini, menyampaikan bahwa FGD perangkat daerah ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program lingkungan tidak bisa ditopang oleh DLH semata, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Keselarasan perencanaan dengan arah pembangunan daerah menjadi kunci agar sasaran strategis pengelolaan lingkungan hidup di Kota Cimahi dapat tercapai secara berkelanjutan,” pungkasnya. (Gani Abdul Rahman)
