Teropong Indonesian, KOTA CIMAHI – Pemerintah terus mendorong strategi jangka panjang dalam upaya memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Salah satu inisiatif terbaru dan menjanjikan datang dari Kementerian Sosial melalui peluncuran Program Sekolah Rakyat (SR), yang kini mulai dijalankan di Kota Cimahi.
Program ini bukan sekadar penyediaan akses pendidikan gratis, melainkan sebuah intervensi komprehensif berbasis asrama yang dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem — terutama dari kelompok ekonomi desil 1, 2, dan 3.
Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi, Ahmad Saefullah, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam menciptakan kesetaraan kesempatan. Program ini menargetkan siswa yang selama ini tak tersentuh oleh sistem pendidikan unggulan karena keterbatasan ekonomi.
“Semua kebutuhan ditanggung negara. Mulai dari seragam, buku, laptop, makan sehari-hari, bahkan tempat tinggal dalam bentuk asrama. Ini bukan sekadar sekolah, tapi investasi jangka panjang untuk masa depan mereka,” ujar Ahmad saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (19/8/2025).
Fasilitas yang diberikan tidak main-main laboratorium modern, lingkungan belajar yang kondusif, hingga pendekatan pendidikan yang menyerupai model Sekolah Taruna Nusantara. Ini adalah bentuk penyetaraan kesempatan bagi anak-anak miskin agar bisa bersaing di level yang sama dengan siswa dari latar belakang ekonomi lebih baik.
Program ini tidak sekadar menerima siswa berdasarkan data administratif. Proses seleksi dilakukan secara ketat melalui verifikasi langsung oleh Dinas Sosial, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan pekerja sosial. Rumah-rumah calon siswa dikunjungi untuk memastikan bahwa penerima benar-benar berasal dari keluarga miskin.
Namun, menurut Ahmad, motivasi siswa juga menjadi pertimbangan utama.
“Kami ingin mereka yang benar-benar ingin mengubah hidupnya. Ini bukan bantuan seumur hidup, tapi jembatan menuju kemandirian,” ungkapnya.
Dibalik semua fasilitas dan dukungan materi, Sekolah Rakyat bertujuan menciptakan perubahan pola pikir. Anak-anak dari keluarga miskin diajak untuk tidak mengulang siklus yang sama.
Hal ini sejalan dengan pernyataan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, yang menekankan bahwa kemiskinan tidak boleh diwariskan.
“Orang tuanya miskin, anaknya tidak boleh, Orang tua pedagang atau petani tidak apa-apa, tapi anaknya harus jadi pedagang sukses, jadi petani modern, atau apapun yang membawa perubahan,” tegas Herman.
Menurutnya, kemiskinan kerap berulang lintas generasi karena faktor lingkungan dan pola pikir yang tak berubah. Dengan pendidikan yang terintegrasi seperti di Sekolah Rakyat, anak-anak bisa melihat harapan dan masa depan yang berbeda.
Meski baru tersedia untuk 100 siswa di tahap awal, antusiasme masyarakat sangat tinggi. Bahkan, tak sedikit anak yang awalnya ragu-ragu karena belum sepenuhnya memahami konsep program ini.
Namun, Ahmad optimistis. “Kami tak berharap hasil instan. Tapi di tahun 2045, kita ingin melihat anak-anak ini jadi tonggak perubahan. Mereka bisa jadi lulusan perguruan tinggi, jadi pemimpin, atau profesional yang mengangkat derajat keluarga mereka,” katanya.
Anggaran seluruh operasional program ditanggung oleh Kemensos, termasuk uang saku siswa. Namun, program ini lebih menekankan pembentukan karakter dan semangat juang.
Keberhasilan program ini akan menjadi tolok ukur untuk perluasan Sekolah Rakyat ke daerah lain. Pemerintah berharap model ini bisa direplikasi sebagai strategi nasional pengentasan kemiskinan berbasis pendidikan.
“Kita sedang menanam benih perubahan. Ini bukan sekadar program sosial, tapi pembangunan sumber daya manusia sejak akar.” tutup Ahmad. (Gani Abdul Rahman)
