Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kota Cimahi akan menggelar program roadshow ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), RSUD, Inspektorat, kecamatan, kelurahan, hingga Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi memperoleh informasi dan arahan yang sama dari pimpinan daerah.
Hal tersebut disampaikan Kepala BKSDM Kota Cimahi, Siti Fatonah, saat memimpin apel gabungan tingkat Kecamatan Cimahi Selatan, Selasa (9/6/2026).
Menurut Siti Fatonah, selama ini pelaksanaan apel rutin yang digelar setiap Senin, Selasa, dan Rabu umumnya hanya diikuti ASN yang bertugas di lingkungan kantor Pemerintah Kota Cimahi. Sementara itu, masih banyak ASN yang bertugas di RSUD, kecamatan, kelurahan, maupun UPTD yang jarang mendapatkan arahan langsung dari pimpinan.
“Melalui program roadshow ini, kami ingin memastikan seluruh ASN mendapatkan informasi yang sama terkait kebijakan dan program Pemerintah Kota Cimahi. Ini merupakan komitmen BKSDM untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyamakan persepsi dalam pelaksanaan program pembangunan daerah,” ujar Siti.
Dalam kesempatan tersebut, Siti Fatonah juga memberikan apresiasi kepada Kecamatan Cimahi Selatan atas berbagai capaian yang berhasil diraih. Di antaranya keberhasilan Kelurahan Cibeber sebagai juara Gapura Sri Baduga serta prestasi Kecamatan Cimahi Selatan yang meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Menurutnya, predikat Zona Integritas merupakan penghargaan yang sangat bernilai karena mencerminkan komitmen kuat terhadap integritas, transparansi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Predikat Zona Integritas ini sangat mahal nilainya karena menunjukkan kesungguhan sebuah instansi dalam membangun budaya kerja yang bersih dan melayani. Ke depan, Kecamatan Cimahi Selatan ditargetkan dapat meningkat menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” katanya.
Siti berharap keberhasilan Kecamatan Cimahi Selatan dapat menjadi motivasi bagi perangkat daerah lainnya untuk meraih predikat serupa. Ia menegaskan bahwa Zona Integritas bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan indikator nyata pelayanan publik yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
“Predikat Zona Integritas harus benar-benar diimplementasikan dan dipertahankan dalam pelayanan sehari-hari. Saat ini kita juga menghadapi tantangan baru, yaitu perang melawan netizen,” tegasnya.
Ia menjelaskan, salah satu indikator penting dalam penilaian Zona Integritas adalah kemampuan instansi dalam merespons pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat. ASN dituntut untuk memberikan tanggapan terhadap setiap keluhan warga, meskipun penyelesaian masalahnya membutuhkan waktu.
“Yang terpenting masyarakat mendapatkan respons. Jangan sampai ada keluhan yang dibiarkan tanpa jawaban,” ujarnya.
Selain itu, seluruh unit pelayanan publik di lingkungan Pemkot Cimahi diminta untuk secara rutin memantau ulasan atau Google Review dari masyarakat. Berbagai masukan, kritik, maupun komentar negatif harus ditanggapi secara profesional dan dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan.
“Kalau ada komentar seperti pegawai kurang ramah atau masyarakat merasa tidak dilayani, itu harus segera dijawab oleh admin dan langsung ditindaklanjuti untuk perbaikan pelayanan,” pungkas Siti Fatonah. (Gani Abdul Rahman)
