TEROPONG INDONESIA,KBB – Pengadaan iPad senilai hampir Rp1 miliar untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjadi sorotan publik setelah informasinya viral di media sosial. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit, anggaran tersebut dinilai tidak sensitif dan memicu kontroversi.
Berdasarkan informasi yang beredar, sebanyak 50 unit iPad dianggarkan melalui APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025. Pengadaan itu disebut-sebut sebagai pengganti perangkat lama yang dianggap tidak lagi mendukung aktivitas kerja, terutama saat rapat bersama kementerian.
Salah satu anggota DPRD KBB yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, penggunaan perangkat lama membuat mereka merasa kurang percaya diri. “Sudah tidak support lagi dan merasa malu saat rapat dengan kementerian,” ujarnya
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPRD KBB Roni Rudyana membenarkan adanya rencana pengadaan tersebut. Ia menyatakan bahwa seluruh proses dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan menegaskan bahwa perangkat iPad tersebut bukan milik pribadi anggota DPRD, melainkan aset inventaris daerah.
“Jika rusak, ada mekanisme perbaikan. Kalau hilang, itu menjadi tanggung jawab penuh pemegang inventaris, yaitu anggota DPRD yang bersangkutan,” jelas Roni.
Namun demikian, banyak warganet yang menyayangkan langkah tersebut. Salah satu komentar yang ramai di media sosial menyebut, “Kenapa mesti malu dan gengsi pakai yang lama? Kalau tidak support, bisa diservis. Bukankah lebih hemat sesuai arahan efisiensi anggaran?”
Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan KBB, M. Raup, juga menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan ini. Ia menyebut pengadaan tersebut bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah pusat.
“Ini benar-benar melukai hati rakyat. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran tampaknya tidak berlaku di Kabupaten Bandung Barat. Masih banyak kegiatan mewah, seperti rapat di hotel berbintang, yang menguras anggaran dan tidak berdampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Publik pun berharap agar pemerintah daerah lebih bijak dalam menggunakan anggaran, terlebih di tengah tuntutan efisiensi dan kebutuhan masyarakat yang masih tinggi.(Ajat Munajat)*
