Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI – Wacana penetapan Tari Camperenik sebagai identitas budaya Kota Cimahi menuai kritik dari Paguyuban Paku Sunda Kota Cimahi. Pemerintah daerah diminta tidak terburu-buru mengangkat sebuah karya seni menjadi simbol identitas daerah tanpa didahului kajian sejarah, penelitian akademis, serta pelibatan para pelaku dan komunitas kebudayaan.
Ketua Paguyuban Paku Sunda Kota Cimahi, Alit Nurzaelani, menilai identitas budaya tidak bisa dibentuk hanya melalui keputusan administratif maupun popularitas sebuah karya seni yang relatif baru berkembang. Identitas budaya merupakan representasi perjalanan sejarah, nilai kehidupan, tradisi, dan kearifan lokal yang tumbuh serta diwariskan secara turun-temurun.
Menurut Alit, Cimahi memiliki kekayaan sejarah dan kebudayaan yang jauh lebih luas. Karena itu, pemerintah harus menjelaskan dasar historis dan akademis sebelum menetapkan Tari Camperenik sebagai identitas budaya daerah.
“Identitas budaya bukan sesuatu yang bisa ditetapkan secara instan. Jangan sampai karya seni yang baru lahir seumur jagung langsung didorong menjadi identitas budaya Kota Cimahi, sementara warisan budaya yang memiliki perjalanan sejarah panjang justru belum mendapatkan pengakuan dan perhatian maksimal,” tegas Alit, Senin (16/11/2026).
Ia mengingatkan, kebijakan pemajuan kebudayaan semestinya mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang mengamanatkan empat langkah utama, yakni perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.
Keempat aspek tersebut, kata dia, harus menjadi landasan pemerintah dalam menyusun kebijakan kebudayaan, termasuk melalui Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Lokal dan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD).
Alit mempertanyakan apakah wacana penetapan Tari Camperenik sudah melalui penelitian sejarah, kajian akademis, pemetaan objek pemajuan kebudayaan, hingga dialog dengan para seniman, budayawan, dan komunitas yang selama ini menjaga tradisi lokal.
Baginya, penetapan identitas budaya tanpa proses yang transparan berisiko melahirkan kebijakan yang tidak mencerminkan karakter dan kekayaan sejarah masyarakat Cimahi.
Ia menilai, perjalanan sejarah Cimahi sejak masa prakolonial, kolonial, pascakolonial hingga menjadi daerah otonom telah meninggalkan berbagai warisan kebudayaan yang semestinya mendapatkan perhatian pemerintah.
Salah satu yang disorot adalah Rasi atau beras singkong dari Kampung Adat Cireundeu yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia.
Alit menyebut Rasi bukan sekadar produk pangan tradisional, melainkan representasi pengetahuan leluhur, kearifan lokal, ketahanan pangan, dan identitas masyarakat yang telah dipertahankan lintas generasi.
“Rasi Cireundeu sudah memiliki pengakuan sebagai Warisan Budaya Takbenda. Ini salah satu kekuatan identitas Cimahi yang seharusnya diekspos secara masif. Pemerintah harus berani mengangkat kekayaan budaya yang sudah terbukti memiliki akar sejarah dan nilai kultural, bukan justru terlalu fokus pada karya yang baru muncul,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menginventarisasi dan memberikan legitimasi terhadap berbagai objek pemajuan kebudayaan yang berkembang di Kota Cimahi.
Menurutnya, sepuluh objek pemajuan kebudayaan seharusnya dipetakan secara menyeluruh melalui inventarisasi, penelitian, serta penentuan prioritas perlindungan dan pengembangan yang transparan.
Alit menegaskan, kritik terhadap wacana Tari Camperenik bukan berarti menolak kreativitas maupun kelahiran karya seni baru. Namun, pemerintah harus menempatkan setiap karya secara proporsional dan tidak serta-merta menjadikannya identitas daerah tanpa proses panjang.
Ia mencontohkan Tari Keurseus, Jaipongan, Tari Merak, hingga Tari Topeng yang berkembang melalui perjalanan kreatif, pembaruan, pengayaan, serta penerimaan masyarakat sebelum menjadi bagian penting dari khazanah seni budaya Sunda.
“Silakan Tari Camperenik diperkenalkan dan dikembangkan. Tetapi jangan terburu-buru menjadikannya identitas budaya Kota Cimahi. Sebuah karya seni membutuhkan proses, penguatan karakter, pengakuan masyarakat, dan perjalanan panjang agar benar-benar memiliki tempat dalam sejarah kebudayaan daerah,” katanya.
Alit juga mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada kegiatan seremonial yang hanya menonjolkan satu jenis kesenian, sementara potensi seni dan budaya lainnya justru tidak memperoleh ruang promosi, pembinaan, dan pengembangan secara seimbang.
Di tengah polemik tersebut, Paguyuban Paku Sunda Kota Cimahi menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah.
Alit mengatakan, Paku Sunda berupaya menjadi ruang bersama bagi para seniman dan komunitas kebudayaan yang selama ini belum mendapatkan kesempatan maupun perhatian secara maksimal dalam ekosistem seni budaya Kota Cimahi.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya memberikan ruang kepada kelompok atau komunitas tertentu. Seluruh pelaku seni, termasuk komunitas independen yang bergerak secara mandiri, harus memperoleh kesempatan setara untuk berkarya, berekspresi, berkolaborasi, dan mendapatkan pembinaan.
“Kami di Paguyuban Paku Sunda terus berupaya konsisten dalam pengembangan seni dan budaya. Kami juga ingin menjadi ruang sekaligus wadah bagi para seniman dan komunitas yang selama ini belum terakomodasi secara maksimal di lingkungan Kota Cimahi. Jangan sampai ada pelaku budaya yang memiliki potensi, tetapi tidak mendapatkan ruang untuk berkembang,” tegasnya.
Lebih jauh, Alit mendesak DPRD Kota Cimahi, khususnya Komisi IV, bersama Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) agar tidak sekadar membahas persoalan kebudayaan dari balik meja.
Ia meminta para wakil rakyat dan organisasi perangkat daerah turun langsung menemui seniman, budayawan, paguyuban, serta komunitas kebudayaan untuk mendengar kondisi dan persoalan yang sebenarnya terjadi di lapangan.
Menurutnya, pengawasan kebijakan kebudayaan tidak cukup dilakukan dengan mengandalkan laporan formal, keterangan sepihak, atau menghadiri kegiatan seremonial. Diperlukan dialog terbuka dan verifikasi langsung agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai kebijakan kebudayaan hanya lahir dari ruang rapat tanpa benar-benar memahami kondisi di lapangan. Komisi IV harus turun, berdialog, dan mendengar langsung masyarakat serta komunitas yang selama ini merawat kebudayaan Cimahi,” tandas Alit.
Ia juga mendorong pemerintah membuka ruang musyawarah yang melibatkan akademisi, sejarawan, seniman, budayawan, paguyuban, hingga komunitas independen sebelum mengambil keputusan strategis terkait identitas kebudayaan daerah.
Bagi Alit, kebudayaan bukan sekadar ornamen kegiatan pemerintahan atau simbol untuk kepentingan promosi daerah. Kebudayaan mengandung sejarah, filosofi, nilai kehidupan, dan pesan para karuhun yang harus dijaga keberlangsungannya.
Karena itu, pemerintah dituntut tidak hanya sibuk membangun simbol identitas baru, tetapi juga membuktikan keseriusannya dalam melindungi dan mengembangkan warisan budaya yang telah lama hidup di tengah masyarakat.
“Jangan sampai kita sibuk membangun identitas baru, tetapi lupa mengurus dan menguatkan warisan budaya yang sudah diwariskan para leluhur. Pemerintah harus hadir untuk melindungi, mengembangkan, dan memberikan ruang kepada seluruh pelaku budaya, bukan menetapkan identitas secara tergesa-gesa,” pungkasnya. (Gani Abdul Rahman)





