TEROPONG INDONESIA — Mengubah wajah pelayanan pertanahan tidak cukup hanya dengan meluncurkan program baru; yang terpenting adalah siapa yang memegang kendali di garis depan pelaksanaannya.
Kesadaran itulah yang mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan penyegaran jajaran pimpinan melalui pelantikan 18 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 5 Pejabat Administrator di Aula Prona, Kamis (10/09/2026).
Langkah ini bukan sekadar pergantian nama di struktur organisasi, melainkan penempatan tenaga penggerak yang akan memastikan tiga transformasi besar yang sudah dicanangkan benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat.
Tepat sebulan sebelumnya, pada 17 Agustus 2026, bertepatan dengan momen kemerdekaan, Kementerian ATR/BPN resmi meluncurkan tiga pilar utama perubahan, yakni Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 Hari, Pengukuran Terjadwal, serta penataan struktur baru Organisasi Berbasis Kewilayahan.
Ketiganya dirancang untuk memotong antrean, menghapus ketidakpastian waktu, dan menata ulang cara kerja agar lebih dekat dengan kebutuhan warga.
Namun di balik rancangan yang menjanjikan itu, ada satu pertanyaan krusial: apakah jajaran pimpinan yang ada siap mengubah kebiasaan lama dan bergerak seirama dengan target baru?
Wakil Menteri ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, menegaskan bahwa jawabannya harus dimulai dari konsolidasi internal. Program sehebat apa pun akan terhenti jika tidak ada kesatuan langkah di dalam lembaga sendiri.
Oleh karena itu, para pejabat yang baru saja dilantik tidak hanya menerima amanah jabatan, mereka juga memikul tanggung jawab mendesak untuk merapikan barisan, memetakan hambatan sejak dini, dan membangun sinergi yang dulu mungkin belum terjalin erat antar-satuan kerja maupun dengan mitra di luar.
Wakil Menteri ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari penataan organisasi yang bertujuan meningkatkan kualitas kelembagaan secara menyeluruh.
Penyegaran ini diharapkan menjadi pendorong agar seluruh program transformasi yang sedang berjalan dapat berjalan lebih lancar, terarah, dan berdampak nyata.
“Pelantikan dan pengambilan sumpah hari ini sebagai bagian dari penataan organisasi serta dilaksanakan dalam rangka penyegaran untuk peningkatan kinerja kelembagaan. Tentunya dengan harapan agar transformasi layanan pertanahan yang sedang kita lakukan bisa berjalan dengan lebih baik lagi,” ujar Wamen Ossy di hadapan puluhan pejabat yang baru saja dilantik.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan PERINTIS, Pengukuran Terjadwal, maupun perubahan struktur organisasi tidak akan terjadi secara otomatis hanya karena sudah dicanangkan. Diperlukan tata kelola yang kokoh dan kesiapan setiap pemimpin untuk bergerak cepat.
Oleh karena itu, Wamen Ossy meminta para pejabat terlantik segera melakukan pemetaan menyeluruh, mengenali potensi yang bisa dikembangkan sekaligus mengidentifikasi hambatan yang mungkin muncul, sebelum masalah itu melambatkan pelayanan di lapangan.
“Saya meminta Saudara segera lakukan konsolidasi internal untuk memetakan potensi dan kendala. Perkuat kolaborasi tim, hadirkan lingkungan kerja yang kondusif, serta bangun komunikasi dan sinergi yang erat antarunit maupun dengan mitra eksternal,” pesannya.
Lebih dari sekadar pencapaian target administrasi, amanah jabatan ini diarahkan untuk melahirkan pelayanan yang adil, bermanfaat, dan memberi nilai tambah nyata bagi masyarakat luas.
Setiap keputusan yang diambil, setiap langkah yang dijalankan, harus selalu berpedoman pada kepentingan warga yang menanti kepastian atas tanah dan hak-haknya.
“Saya ucapkan selamat bertugas dan selamat menunaikan tugas mulia ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga amanah ini membawa kebaikan, keadilan dan pelayanan yang jauh bermanfaat serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” pungkas Wamen Ossy.
