Teropong Indonesia, KOTA ClMAHI – Polemik rencana pemutaran film dokumenter Pesta Babi di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung terus menguat. Jurnalis Bela Negara (JBN) secara tegas menyatakan penolakan dan mendesak pihak kampus membatalkan agenda tersebut karena dinilai sarat muatan provokatif, menyudutkan negara, serta berpotensi memecah belah masyarakat.
Sikap keras itu disampaikan Ketua Umum JBN, Rd. Moch. Gun Gun Gunanjar, didampingi Sekretaris Jenderal Bagoes Rinthoadi, Kamis (14/5/2026).
Menurut JBN, pemutaran film yang direncanakan berlangsung di GOS Patanjala Kampus ISBI Bandung bukan persoalan sederhana yang bisa dilihat semata sebagai kegiatan seni atau diskusi akademik. Mereka menilai film tersebut membawa narasi yang secara sistematis menggiring opini publik agar memandang negara dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara negatif.
“Ini bukan lagi sekadar kebebasan berekspresi. Ketika sebuah karya dipakai untuk membangun kebencian terhadap institusi negara, maka itu sudah masuk wilayah provokasi,” tegas Gun Gun.
JBN juga menyoroti pola pemutaran film Pesta Babi yang disebut berlangsung di sejumlah kampus dan ruang komunitas di berbagai daerah. Menurut mereka, rangkaian pemutaran tersebut patut dicermati karena dinilai bukan gerakan spontan, melainkan bagian dari upaya membentuk persepsi publik.
“Kami melihat film ini diputar berantai di berbagai kota. Sebelumnya muncul di lingkungan kampus lain, sekarang masuk ke ISBI Bandung. Ini tidak bisa dianggap kebetulan,” ujarnya.
Bagi JBN, ruang kampus seharusnya menjadi tempat tumbuhnya pemikiran kritis yang objektif dan berimbang, bukan arena penyebaran narasi sepihak yang berpotensi menanamkan kebencian terhadap negara.
Organisasi itu menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah maupun institusi negara merupakan hal yang sah dalam demokrasi. Namun kritik, menurut mereka, harus dibangun di atas fakta dan tujuan perbaikan, bukan propaganda yang menimbulkan distrust terhadap aparat negara.
JBN menilai film tersebut rawan menciptakan persepsi seolah-olah TNI merupakan ancaman bagi rakyat, padahal selama ini TNI berada di garda depan menjaga kedaulatan negara, wilayah perbatasan, penanggulangan bencana, hingga misi kemanusiaan.
“TNI menjaga NKRI siang malam. Sangat berbahaya jika ada narasi yang terus menerus membangun citra sebaliknya,” kata Gun Gun.
Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat jangan mudah terpengaruh oleh narasi yang dibungkus atas nama kebebasan berekspresi, tetapi berujung memecah persatuan nasional.
“Kalau masyarakat diadu domba lalu terjadi kekacauan, siapa yang bertanggung jawab? Jangan sampai rakyat hanya dijadikan objek provokasi,” lanjutnya.
Di sisi lain, polemik ini memunculkan perdebatan antara kebebasan akademik dan tanggung jawab sosial. Sebagian kalangan menilai kampus berhak menjadi ruang diskusi atas berbagai karya, termasuk film dokumenter kontroversial.
Namun JBN menilai kebebasan akademik tetap memiliki batas etik dan tanggung jawab kebangsaan. Menurut mereka, institusi pendidikan harus cermat menilai dampak sosial dari setiap kegiatan yang digelar.
JBN mengaku telah melakukan komunikasi dengan pihak kampus. Dari hasil komunikasi itu, pihak ISBI Bandung disebut masih melakukan pembahasan internal bersama program studi penyelenggara terkait kelanjutan agenda tersebut.
Meski demikian, JBN meminta pimpinan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung mengambil keputusan bijak dengan mempertimbangkan stabilitas sosial dan semangat persatuan bangsa.
“Kampus jangan sampai menjadi ruang legitimasi bagi agenda-agenda yang merusak kepercayaan publik terhadap negara,” tegasnya.
JBN memastikan akan terus mengawal isu yang dinilai berkaitan dengan ancaman terhadap ideologi negara dan keutuhan NKRI. Mereka juga menyatakan dukungan penuh kepada institusi negara, termasuk TNI.
“TNI tidak sendiri. Kami akan berdiri bersama setiap elemen bangsa yang menjaga Pancasila, NKRI, dan persatuan nasional,” pungkas Gun Gun.
Polemik film Pesta Babi kini berkembang lebih luas dari sekadar persoalan karya dokumenter. Isu tersebut telah berubah menjadi perdebatan tajam antara kebebasan berekspresi, ruang akademik, dan kekhawatiran terhadap munculnya narasi yang dinilai mengancam persatuan bangsa. (Gani Abdul Rahman)
