Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI – Komisi 1 DPRD Kota Cimahi menegaskan kesiapannya untuk memperkuat fungsi legislasi dan pengawasan demi menghadirkan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik. Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Komisi 1 dari Fraksi Demokrat, Iwan Setiawan, S.E., yang menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal setiap raperda penting hingga resmi ditetapkan menjadi Perda.
Dalam keterangannya pada Jumat (05/12/2025), Iwan menjelaskan bahwa seluruh agenda pembahasan di Komisi 1 selalu berangkat dari urgensi dan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kami tidak akan menunda raperda yang benar-benar dibutuhkan warga. Bila sebuah regulasi bersifat mendesak, kami akan kawal prosesnya hingga tuntas,” ujar Iwan melalui sambungan telepon.
Iwan menilai raperda yang relevan dan berkualitas merupakan fondasi penting bagi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif di Kota Cimahi. Karena itu, Komisi 1 memastikan setiap penyusunan kebijakan khususnya di bidang pemerintahan, hukum, dan ketertiban selalu diawali proses pengumpulan aspirasi publik yang matang.
“Aspirasi masyarakat menjadi titik awal kami bekerja. Jika perlu, kami libatkan akademisi atau pakar agar kebijakan yang dihasilkan komprehensif dan tidak meleset dari kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Pelibatan ahli dan partisipasi publik, menurut Iwan, merupakan langkah strategis dalam memperkuat substansi peraturan daerah agar tidak hanya kuat secara administratif, tetapi juga memiliki dampak langsung bagi warga.
Di sisi lain, Komisi 1 juga mempertegas komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan. Iwan menjelaskan bahwa pengawasan bukan sekadar memberikan rekomendasi, tetapi memastikan seluruh rekomendasi tersebut benar-benar diimplementasikan oleh mitra kerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kami rutin melakukan evaluasi dengan OPD terkait. Mulai dari progres pelaksanaan program, penyerapan anggaran, hingga kesesuaiannya dengan target kinerja yang sudah ditetapkan,” katanya.
Evaluasi tersebut dilakukan secara berkala sepanjang tahun anggaran berjalan. Hal ini penting agar tidak ada program pemerintah yang bergerak di luar rencana ataupun anggaran yang tidak tersalurkan sesuai peruntukannya.
Melalui pengawalan raperda yang mendesak, pembahasan kebijakan berbasis aspirasi publik, hingga pengawasan ketat pada OPD, Komisi 1 menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas legislasi sekaligus memastikan program pemerintah berjalan sebagaimana mestinya.
“Kami akan terus bekerja tegas, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Setiap kebijakan dan program harus hadir sesuai kebutuhan warga Cimahi,” tutup Iwan. (Gani Abdul Rahman)
