Teropong Indonesia, KOTA SUKABUMI – Kegiatan reses masa persidangan ke-III Tahun Sidang 2025–2026 digelar di Kelurahan Citamiang, Kota Sukabumi, Selasa (26/05/2026). Dalam agenda tersebut, Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PDI Perjuangan, Raden Koesoemo Hutaripto menyerap berbagai aspirasi masyarakat yang mayoritas berkaitan dengan pembangunan wilayah dan keberlanjutan program pemberdayaan lingkungan.
Kepada awak media, Raden Koesoemo mengungkapkan bahwa warga berharap pembangunan di tingkat kewilayahan kembali dikelola secara swakelola seperti sebelumnya. Menurutnya, masyarakat ingin pengelolaan dana kelurahan diserahkan langsung kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), bukan melalui sistem kontraktual pihak ketiga atau kontraktor.
“Harapan masyarakat tadi, pembangunan di wilayah bisa kembali diswakelolakan karena manfaatnya lebih terasa bagi warga. Kalau dikelola langsung oleh masyarakat, hasilnya dinilai lebih tepat sasaran dan kualitas pekerjaannya juga lebih baik,” ujarnya.
Ia menilai, pola swakelola memberi dampak positif karena masyarakat memiliki rasa tanggung jawab terhadap pembangunan di lingkungannya sendiri. Terlebih untuk pekerjaan di kawasan gang sempit dan lingkungan padat penduduk yang dinilai lebih efektif jika dikerjakan langsung oleh warga setempat.
Selain pembangunan fisik, aspirasi lain yang mencuat dalam reses tersebut adalah perhatian terhadap kesejahteraan kader Posyandu dan pengurus lembaga kemasyarakatan. Warga berharap adanya tambahan insentif bagi kader Posyandu di luar dana operasional yang selama ini diterima.
Raden Koesoemo juga menegaskan pentingnya keberlanjutan Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) yang selama ini dinilai memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, program tersebut telah terbukti membantu percepatan pembangunan berbasis lingkungan sejak dijalankan pada masa pemerintahan wali kota sebelumnya.
“Kami melihat program P2RW ini sudah berjalan baik dan manfaatnya nyata dirasakan masyarakat. Karena itu kami akan terus mendorong agar program ini tetap dilanjutkan,” katanya.
Ia menambahkan, keberadaan P2RW tidak harus bertentangan dengan program pembangunan lain yang dimiliki pemerintah daerah saat ini. Menurutnya, seluruh program bisa berjalan beriringan selama memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau Pak Wali Kota punya program lain, silakan saja berjalan bersama. P2RW tetap berjalan dan program lainnya juga berjalan. Yang terpenting manfaatnya jelas dirasakan masyarakat,” tandasnya. (fal)
