Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi mengambil langkah strategis dan tegas untuk memastikan birokrasi tetap bersih dengan menggelar tes urine massal bagi sekitar 400 aparatur sipil negara (ASN). Pemeriksaan dilakukan berkolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Cimahi, menyasar pegawai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan selama dua hari.
Langkah ini bukan sekadar formalitas. Pemkot secara eksplisit menegaskan bahwa upaya tersebut adalah bagian dari strategi penguatan integritas aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menekankan bahwa pemeriksaan dilakukan menyeluruh, tanpa ada celah bagi ASN mana pun untuk menghindar. “Kita cek satu per satu. Pemeriksaan dilakukan berlanjut agar seluruh ASN terjaring tanpa terkecuali,” tegasnya di Aula Gedung B Pemkot Cimahi, Senin (24/11/25).
Menurutnya, penggunaan narkoba memiliki dampak langsung terhadap kinerja birokrasi. ASN yang terlibat penyalahgunaan, sekecil apa pun, berpotensi merusak kualitas pelayanan dan menurunkan kepercayaan publik. “Kalau sudah mengonsumsi obat-obatan terlarang, hasil pekerjaan tidak akan maksimal,” ujarnya.
Ngatiyana memastikan, tidak ada toleransi bagi ASN yang berupaya menghindari pemeriksaan. Dari 400 pegawai yang dijadwalkan hari itu, aparatur yang absen tanpa alasan tetap akan dikejar untuk menjalani tes. “Kalau hadir 350, ada 50 yang belum. Lima puluh itu tetap kita kejar. Apa pun permasalahannya, pemeriksaan harus tuntas,” katanya.
Jika ditemukan ASN dengan hasil positif, Pemkot menyerahkan sepenuhnya kepada BNN untuk tindak lanjut rehabilitasi, sementara sanksi disiplin akan diproses sesuai aturan mulai dari ringan, sedang, hingga berat. “ASN adalah figur pelayanan. Kalau ada yang terbukti, tindakan tegas pasti diberikan,” tegasnya.
Selama sembilan bulan masa kepemimpinannya, memang belum ditemukan kasus ASN terlibat narkoba. Namun Ngatiyana menyatakan bahwa tes massal ini merupakan langkah pencegahan yang tidak boleh ditawar.
Kepala BNN Cimahi, Yulius Amra, menjelaskan bahwa tes urine ini dilakukan atas permintaan Pemkot, sebagai bentuk komitmen bersama menjaga aparatur tetap bersih dan produktif. “Jika ada yang terindikasi, BNN akan melakukan rehabilitasi. Kita tidak langsung membawa ke ranah hukum,” jelasnya.
BNN menekankan pendekatan pemulihan bagi ASN agar mereka dapat kembali bekerja optimal tanpa ketergantungan. Namun keputusan pembinaan atau sanksi tetap berada di tangan Pemkot.
Yulius juga memastikan hasil tes dianalisis secara objektif. ASN yang tengah dalam masa pengobatan dengan resep dokter tidak serta-merta dianggap positif. “Kalau ada resepnya, kita tidak masalah. Tapi kalau tanpa alasan medis, kita analisis lebih lanjut,” ujarnya.
Tes urine massal ini rutin dilakukan BNN Cimahi setiap akhir tahun sebagai evaluasi integritas ASN. Tahun sebelumnya, seluruh ASN dinyatakan bersih. Hasil tahun ini akan menjadi penilaian penting bagi komitmen Cimahi membangun birokrasi profesional.
Dengan strategi pemeriksaan menyeluruh, penindakan tanpa kompromi, serta kolaborasi dengan BNN, Pemkot Cimahi menegaskan bahwa menjaga birokrasi bebas narkoba bukan sekadar kampanye moral melainkan kebijakan strategis untuk memperkuat pelayanan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat. (Gani Abdul Rahman)
