Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI – Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menegaskan komitmen pemerintah kota untuk memperkuat kolaborasi dalam menangani berbagai persoalan sosial seperti stunting, kelaparan, serta isu kesejahteraan lainnya. Hal ini disampaikan saat ia menghadiri kegiatan bersama komunitas HEPI Plus yang tengah menggalakkan program kerja inklusif di Kota Cimahi.
Menurut Adhitia, pemerintah tidak bisa bergerak sendiri. Diperlukan sinergi dari berbagai pihak, termasuk komunitas, akademisi, hingga masyarakat umum.
“Kami terus turun ke lapangan dan berkeliling ke seluruh wilayah Cimahi. Dari sana, kami melihat banyak persoalan yang bisa diselesaikan melalui gotong royong. Jika dikolaborasikan dengan baik, dampaknya bisa jauh lebih besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Adhitia juga mengumumkan rencana digelarnya Konser Kesetaraan pada 7 Desember 2025 sebagai bagian dari peringatan Hari Disabilitas Internasional.
Acara yang digagas bersama HEPI Plus ini disebut-sebut akan menjadi konser kesetaraan pertama di Jawa Barat, bahkan mungkin di Indonesia. Konser akan diselenggarakan di Auditorium Unjani, yang kini mulai dikenal sebagai landmark baru Kota Cimahi.
“Gedung ini luar biasa dan sangat representatif. Kami ingin memanfaatkannya sebagai ruang untuk membuktikan bahwa Cimahi adalah kota yang ramah dan inklusif bagi semua,” kata Adhitia.
Konser tersebut akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari siswa Sekolah Rakyat Sentra Abiyoso, komunitas tuli, netra, daksa, hingga sahabat-sahabat mantan residivis. Mereka akan berkolaborasi dalam pertunjukan teatrikal yang juga akan diramaikan oleh artis-artis nasional.
“Kami ingin memberikan panggung yang setara untuk semua warga. Ini cara kami menunjukkan bahwa perbedaan bukan hambatan untuk berkarya dan berbahagia,” tambahnya.
Adhitia turut mengapresiasi kerja HEPI Plus sebagai organisasi independen yang bergerak cepat dalam menginisiasi program sosial. Ia menilai konsep HEPI (Hijau, Edukatif, Produktif, dan Inklusif) sejalan dengan arah pembangunan Kota Cimahi.
Organisasi ini dikenal dengan metode “Pok Pek Prak” yakni bergerak dari ide langsung ke aksi tanpa menunda-nunda. Menurut Adhitia, pola kerja seperti inilah yang dibutuhkan agar perubahan bisa terasa nyata di tengah masyarakat.
“Cimahi harus menjadi kota untuk semua. Kita ingin setiap warga, tanpa memandang kondisi fisik, latar belakang budaya, ataupun status sosial, merasa dilibatkan dan dihargai. Inilah tujuan besar kami menuju Cimahi sebagai kota inklusif,” tegas Adhitia Yudisthira.
Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, Adhitia optimistis Cimahi dapat terus berkembang sebagai kota yang adil, humanis, dan terbuka bagi seluruh warganya. (Gani Abdul Rahman)
