Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi bersiap melakukan rotasi besar di jajaran pejabat eselon II melalui Seleksi Terbuka (Open Bidding) yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2025. Sebanyak 63 Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan IV/a dan IV/b akan bersaing memperebutkan 7 posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang dinilai strategis bagi arah kebijakan birokrasi dan pelayanan publik di kota tersebut.
Langkah ini tertuang dalam Surat Perintah Wali Kota Cimahi Nomor: 800/4948/BKPSDMD tanggal 7 November 2025, yang merujuk pada Surat Pengumuman Panitia Seleksi No. 821/002-PANSEL/2025 serta Surat Pemberitahuan Wali Kota Nomor : 800/4733/BKPSDMD tanggal 30 Oktober 2025.
Wali Kota Cimahi, Letkol (Purn) TNI Ngatiyana, S.A.P, menugaskan para peserta untuk mengikuti seleksi dengan penuh tanggung jawab, menegaskan komitmen pemerintah kota terhadap transparansi, profesionalisme, dan meritokrasi dalam penataan struktur birokrasi.
Tujuh posisi pimpinan yang akan diisi melalui open bidding ini meliputi:
1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)
3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP)
4. Dinas Arsip dan Perpustakaan
5. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD)
7. Direktur RSUD Cibabat
Posisi-posisi tersebut selama ini sebagian dijabat rangkap atau diisi oleh pelaksana tugas (Plt), yang berpotensi menimbulkan beban kerja tambahan serta menurunkan efektivitas tata kelola.
Karena itu, open bidding ini menjadi momentum untuk menegaskan kembali arah reformasi birokrasi Cimahi menuju struktur pemerintahan yang lebih efisien dan berorientasi kinerja.
Langkah ini bukan sekadar mutasi rutin, melainkan strategi penting dalam menyegarkan manajemen ASN. Dengan 63 kandidat dari kalangan pejabat senior, seleksi ini diharapkan menjadi wadah regenerasi dan peningkatan kompetensi kepemimpinan di lingkungan Pemkot Cimahi.
Selain itu, sejumlah jabatan yang dibuka seperti Disdukcapil, Satpol PP, dan RSUD Cibabat memiliki peran vital terhadap pelayanan langsung kepada masyarakat, sehingga pemilihan pimpinan yang berintegritas dan inovatif akan berdampak signifikan terhadap kualitas layanan publik.
Surat perintah open bidding ini juga ditembuskan kepada Wakil Wali Kota Cimahi, Sekretaris Daerah, dan seluruh kepala perangkat daerah terkait, menandakan komitmen kolektif untuk menjalankan proses seleksi secara akuntabel dan profesional.
Jika berjalan sesuai jadwal, hasil open bidding ini akan menjadi fondasi baru bagi pembentukan birokrasi adaptif dan responsif menghadapi tantangan pelayanan publik tahun 2026 mendatang, seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan yang bersih. (Gani Abdul Rahman)
