Teropong Indonesia, KOTA ClMAHI – Sebanyak 2.491 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) masih tersebar di wilayah Kota Cimahi hingga awal tahun 2025. Data tersebut diungkapkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi, yang menyebutkan bahwa persoalan ini masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah.
Kepala DPKP Kota Cimahi, Endang, menjelaskan bahwa jumlah rumah yang belum memenuhi standar kelayakan huni ini tersebar di tiga kecamatan, dengan konsentrasi terbesar berada di Kecamatan Cimahi Tengah dan Cimahi Selatan kawasan padat penduduk yang juga menjadi sentra aktivitas industri kota.
“Data kami menunjukkan masih ada sekitar 2.400-an rumah yang belum layak huni. Ini menjadi perhatian serius dan prioritas kami dalam pembangunan permukiman,” ujar Endang saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada, Senin, 15/9/2025.
Untuk tahun anggaran 2025, Pemerintah Kota Cimahi telah mengalokasikan dana sebesar Rp7,6 miliar guna mendukung program perbaikan Rutilahu. Melalui anggaran tersebut, sebanyak 304 unit rumah telah berhasil diperbaiki.
Pemkot juga berharap bisa menambah cakupan perbaikan melalui anggaran perubahan tahun ini.
“Jika anggaran perubahan bisa dimanfaatkan, kami targetkan tambahan perbaikan sekitar 200 unit. Dengan begitu, total 500 rumah bisa diperbaiki tahun ini. Tapi masih ada sekitar 1.900 rumah yang belum tersentuh,” terang Endang.
Menurutnya, perbaikan rumah warga bukan hanya menyangkut perbaikan fisik bangunan semata, tetapi juga berkaitan langsung dengan aspek kesehatan, lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
“Rumah layak huni menjadi indikator penting dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia. Karena itu, program ini tidak hanya menyasar perbaikan struktural, tapi juga mendorong terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan aman,” tambahnya.
Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus prioritas bagi Pemkot Cimahi, mengingat keterbatasan anggaran dan tingginya kebutuhan. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas sektor, termasuk dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat, untuk mempercepat penanganan Rutilahu secara menyeluruh. (Gani Abdul Rahman)
