Sistem Islam: Jalan Menuju Kesejahteraan Hakiki
Dalam Islam, negara bertanggung jawab penuh dalam menjamin kebutuhan dasar warganya: mulai dari pangan, papan, pendidikan, kesehatan, hingga keamanan tanpa tunduk pada mekanisme pasar. Sumber daya alam dikelola langsung oleh negara demi kemaslahatan umum, bukan untuk dikomersialkan.
Kemiskinan tidak diukur berdasarkan standar internasional seperti PPP, melainkan berdasarkan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu secara layak. Negara berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal untuk seluruh rakyat, baik muslim maupun nonmuslim, tanpa diskriminasi.
Lapangan kerja akan dibuka seluas-luasnya untuk para kepala keluarga. Jika mereka tidak mampu bekerja, maka kerabat terdekat yang bertanggung jawab. Bila tidak ada kerabat yang bisa membantu, maka negara wajib turun tangan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Harta milik umum seperti hutan, tambang, laut, sungai, dan danau harus dikelola oleh negara dan tidak boleh dikuasai swasta atau asing. Pendapatan dari pengelolaan ini digunakan untuk pelayanan publik seperti pendidikan, transportasi, kesehatan, listrik, dan BBM secara terjangkau, bahkan gratis.
Negara dalam sistem Islam juga memiliki data lengkap dan akurat tentang kondisi rakyatnya siapa yang kaya dan miskin, siapa yang sudah bekerja dan belum. Pendataan dilakukan dari tingkat pusat hingga desa, bukan sekadar demi citra, tetapi untuk pengentasan kemiskinan secara nyata.
Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan hingga kebutuhan dasar setiap individu benar-benar terpenuhi. Seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdulaziz dari Bani Umayyah, di mana tidak ada seorang pun yang layak menerima zakat karena kemiskinan benar-benar berhasil diberantas.
Sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa sistem ini mampu menciptakan kesejahteraan sejati bukan hanya ilusi dalam angka statistik.
Wallahualam bissawab. (Red).*
