Oleh Yanyan Supiyanti, A.Md.
Pendidik Generasi
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa angka kemiskinan menurun, meskipun fakta di lapangan menunjukkan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Pada Maret 2025, BPS menetapkan garis kemiskinan nasional sebesar sekitar Rp20.305 per hari.
Seseorang dikategorikan miskin apabila pengeluarannya berada di bawah garis tersebut. Di kota-kota besar, garis kemiskinan tercatat lebih tinggi dibanding di pedesaan. Komponen utama dalam menentukan garis ini masih didominasi oleh pengeluaran untuk makanan, yaitu sebesar 74,58%. Sementara itu, kebutuhan non-makanan seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan menyumbang 25,42%.
Data ini menunjukkan bahwa konsumsi kebutuhan dasar masih menjadi penentu utama status kemiskinan di Indonesia.
Sekadar Angka di Atas Kertas
Penurunan kemiskinan ekstrem yang diklaim pemerintah sebenarnya hanya terjadi secara statistik. Ini karena standar garis kemiskinan masih menggunakan acuan lama, yaitu Purchasing Power Parity (PPP) tahun 2017 sebesar USD 2,15 atau sekitar Rp20.000 per hari. Pendekatan ini dinilai sebagai manipulasi data untuk menampilkan kemajuan semu.
Sistem kapitalisme yang dijalankan saat ini lebih mementingkan citra ekonomi dibanding realitas kehidupan rakyat. Masalah kemiskinan tidak hanya soal definisi, tetapi terkait langsung dengan sistem ekonomi yang timpang. Kekayaan hanya berputar di tangan segelintir elite, sementara akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan menjadi semakin mahal dan sulit dijangkau.
Alih-alih mensejahterakan rakyat, negara dalam sistem kapitalisme lebih berperan sebagai pengatur data dan penyokong pasar bebas. Solusi yang diambil pun bersifat tambal sulam dan tidak menyentuh akar masalah.
Kegagalan membangun industri nasional menyebabkan sektor manufaktur runtuh, memicu PHK massal, dan memperparah kemiskinan. Bantuan sosial dijadikan solusi jangka pendek, tetapi nyatanya tidak menyelesaikan masalah mendasar. Antrean panjang pencari kerja di berbagai job fair membuktikan bahwa lapangan kerja sangat terbatas.
Solusi kapitalistik terus berputar-putar pada pendekatan jangka pendek, tanpa pernah menyentuh akar permasalahan struktural. Jalan keluar satu-satunya adalah meninggalkan sistem kapitalisme dan beralih pada sistem ekonomi Islam.
