Teropong Indonesia, BANDUNG – BADKO Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Barat mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mempercepat penanganan dugaan korupsi di Bank Jabar Banten (BJB). Organisasi mahasiswa ini menilai KPK belum menunjukkan langkah tegas dalam mengungkap tuntas kasus yang dinilai mencederai prinsip akuntabilitas dan integritas publik.
Dalam keterangan resminya, BADKO HMI menilai keterlibatan KPK dalam kasus BJB masih parsial dan belum bertransformasi menjadi upaya penindakan struktural.
“Kami menagih bukan hanya prosedur, tetapi keberanian untuk membongkar jejaring kekuasaan yang menopang praktik korupsi di tubuh BJB,” tegas BADKO HMI Jawa Barat.
Bank BJB sebagai lembaga keuangan milik daerah, menurut BADKO HMI, seharusnya menjadi penggerak pembangunan ekonomi daerah dan memperkuat kemandirian fiskal Jawa Barat dan Banten. Namun dugaan adanya praktik koruptif menandakan pergeseran orientasi lembaga ini dari pelayanan publik ke kepentingan privat.
BADKO HMI Jawa Barat juga menyoroti potensi penggunaan BJB sebagai instrumen pendanaan politik dan arena reproduksi rente, serta mendesak agar kasus ini dipandang sebagai isu etik kenegaraan, bukan sekadar pelanggaran administratif.
Atas kondisi ini, BADKO HMI Jawa Barat menyampaikan empat tuntutan:
1. KPK agar meningkatkan eskalasi penanganan kasus dengan pendekatan forensik keuangan dan audit independen.
2. Pemerintah Provinsi Jawa Barat diminta membuka ruang keterlibatan publik dalam pengawasan BJB.
3. DPRD Provinsi Jawa Barat didesak membentuk Panitia Khusus (Pansus) Investigasi BJB.
4. Masyarakat sipil perlu memperluas partisipasi dalam sistem pengawasan berbasis desentralisasi.
“Pengusutan kasus korupsi di BJB bukan hanya agenda sektoral, tetapi menjadi penentu masa depan etika publik di daerah. Keberanian negara dalam membongkar kasus ini adalah penegasan bahwa korupsi adalah kekerasan sistemik terhadap hak-hak rakyat,” tutup pernyataan BADKO HMI Jawa Barat.
