TEROPONG INDONESIA – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan menegaskan pentingnya menyatukan informasi hak atas tanah tata ruang dan nilai tanah dalam satu sistem terpadu.
Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Nasional Pertanahan yang diselenggarakan MAPPI secara daring pada Kamis 8 Oktober 2026.
Saat ini ketiga data tersebut masih sering berdiri sendiri di sistem yang berbeda padahal semuanya merujuk pada lokasi yang sama.
Integrasi dari satu peta menuju satu paket informasi sangat diperlukan agar setiap keputusan pembangunan memiliki dasar data yang utuh dan akurat.
“Ketika kita memiliki satu peta tanah kita mengetahui status haknya kita mengetahui pemanfaatannya rencana tata ruangnya infrastrukturnya serta informasi mengenai nilai tanahnya secara sama. Inilah yang kita sangat harapkan. Dari One Map menjadi One Parcel dan kemudian menjadi One Integrated Land Information Ecosystem,” ujar Wamen Ossy.
Nilai tanah bukan sekadar angka harga melainkan cerminan dari berbagai faktor yang saling memengaruhi. Perubahan infrastruktur aksesibilitas dan rencana tata ruang dapat mengubah nilai ekonomi suatu lahan meskipun lokasi dan luasnya tetap sama.
“Tanahnya tidak berpindah. Luasnya juga tidak berubah. Tetapi nilai ekonominya dapat berubah secara drastis karena nilai tanah bukan sekadar angka rupiah per meter persegi. Nilai tanah merupakan hasil interaksi lokasi aksesibilitas infrastruktur tata ruang aktivitas ekonomi kepastian hukum dan lain-lain,” jelasnya.
Profesi penilai dinilai memiliki peran strategis dalam menjelaskan perubahan nilai tanah beserta faktor penyebabnya. Jika data sudah terintegrasi informasi nilai tanah tidak hanya berguna untuk mengetahui harga tetapi juga membaca dampak pembangunan dan konsekuensi ekonomi dari kebijakan tata ruang.
“Jangan sampai kita memiliki peta hak yang baik peta tata ruang yang baik peta nilai tanah yang baik tapi ketiganya hidup di dunia yang berbeda terfragmentasi di sana-sini. Ketika ketiganya dapat terhubung kita tidak hanya akan mengetahui di mana tanah berada tetapi juga siapa yang memiliki hak apa yang dapat dilakukan di atasnya dan bagaimana nilai ekonominya berkembang,” pungkas Wamen Ossy.
