Teropong Indonesia, KOTA BANDUNG – Pernyataan mengejutkan datang dari Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, yang mengaku selama menjabat hampir tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan berbagai kebijakan strategis Pemerintah Kota Bandung bersama Wali Kota Muhammad Farhan. Pengakuan tersebut disampaikan Erwin kepada awak media pada Senin (6/7/2026).
Ia menyebut, mulai dari pembahasan pergeseran anggaran, APBD Perubahan, penyusunan program kerja daerah, hingga rotasi dan mutasi pejabat, dirinya tidak pernah diajak terlibat. “Terus terang saja, saya selama ini tidak pernah diajak oleh wali kota mulai dari pergeseran anggaran, anggaran perubahan, APBD, program kerja Kota Bandung, rotasi mutasi, belum pernah diajak,” ujar Erwin.
Pernyataan itu memunculkan sorotan terhadap pola komunikasi dan koordinasi di tingkat pimpinan Pemerintah Kota Bandung. Sebab, secara struktural, posisi wali kota dan wakil wali kota merupakan satu paket kepemimpinan yang diharapkan bekerja secara sinergis dalam menjalankan roda pemerintahan.
Erwin mengaku kondisi tersebut sudah dirasakan sejak awal masa jabatan. Menurutnya, hanya beberapa kali dirinya mengikuti pertemuan bersama wali kota dan hingga kini belum pernah dilibatkan dalam pembahasan program-program strategis Kota Bandung.
“Dulu juga sudah dilantik hanya beberapa kali pertemuan, saya tidak pernah dilibatkan dalam program-program Kota Bandung. Cuma kemarin saja terakhir saya diajak rapat pimpinan, beliau, saya tidak bicara apa-apa,” katanya.
Meski demikian, politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu menegaskan tetap menjalankan tugas sesuai kewenangan yang diberikan. Ia menyebut selama ini hanya melaksanakan tugas berdasarkan penugasan langsung dari wali kota.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah ketika dirinya dipercaya memimpin Satuan Tugas Khusus (Satgasus) penertiban di Kota Bandung. Penugasan tersebut, menurut Erwin, telah dijalankan hingga selesai sebelum akhirnya dialihkan kepada Sekretaris Daerah.
“Makanya saya ditunjuk Pak Wali sebagai ketua satgasus saya jalankan sesuai tugas saya, mulai dari minuman, prostitusi. Sekarang katanya sudah diserahkan kepada Pak Sekda, berarti sudah bukan tugas saya lagi,” ungkapnya.
Di sisi lain, Erwin menegaskan dirinya tetap memiliki fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan. Ia juga mengaku telah beberapa kali memberikan masukan kepada wali kota, meski keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan kepala daerah.
Menurutnya, hal yang paling ingin dikawal adalah realisasi janji politik yang disampaikan kepada masyarakat saat Pilkada, mengingat janji tersebut merupakan komitmen bersama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. “Yang pasti saya ingin mengawal yang menjadi janji politik kita ke masyarakat bisa berjalan,” tegasnya.
Terkait hubungan komunikasi dengan Muhammad Farhan, Erwin mengakui intensitas komunikasi di antara keduanya sangat minim. Ia mengatakan terakhir kali berbincang secara langsung hanya sesaat setelah mengikuti rapat pimpinan, dan hingga kini belum ada komunikasi lanjutan.
Meski mengaku menghadapi dinamika dalam pemerintahan, Erwin memastikan dirinya tetap mendapat dukungan penuh dari PKB sebagai partai pengusung.
“Alhamdulillah kalau partai mah support 100 persen. Karena walau bagaimanapun saya 15 tahun menjadi ketua partai. Dari nol kursi sekarang tercipta lima kursi di DPRD Kota Bandung, ada anggota Provinsi, DPR RI, dan wakil wali kota Bandung,” ujarnya.
Menutup keterangannya, Erwin menegaskan seluruh langkah yang diambil selama menjabat selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Saya memimpin itu memakai kaidah usul fikih, bahwa tindakan-tindakan saya ini insya Allah berlandaskan kepada kemaslahatan umat. Silakan cek apa persoalan Kota Bandung yang tidak selesai oleh saya,” pungkasnya.
Hingga pernyataan tersebut disampaikan, belum ada tanggapan resmi dari Wali Kota Bandung Muhammad Farhan terkait pengakuan Wakil Wali Kota Erwin mengenai minimnya pelibatan dalam proses pengambilan keputusan strategis di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. (Gani Abdul Rahman)
