Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI – Di saat pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di sejumlah daerah masih dibayangi keluhan soal keterbatasan kuota dan penumpukan pendaftar di sekolah favorit, Kota Cimahi justru menunjukkan kondisi yang relatif kondusif. Kunci keberhasilannya terletak pada kecukupan daya tampung sekolah dan strategi pemerataan peserta didik yang telah dipersiapkan sejak awal.
Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cimahi mencatat kapasitas bangku sekolah jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun ini bahkan melampaui jumlah lulusan Sekolah Dasar (SD) yang akan melanjutkan pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Nana Suyatna, mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan kursi sekolah karena seluruh lulusan SD di Kota Cimahi dipastikan dapat tertampung.
“Kapasitas sekolah negeri, swasta, dan madrasah di Cimahi mampu mengakomodasi semua lulusan baru. Masyarakat tidak perlu cemas kehabisan kuota,” ujar Nana, Sabtu (20/6/2026).
Data Disdik menunjukkan total daya tampung SMP di Kota Cimahi mencapai 11.284 kursi, sementara jumlah calon peserta didik baru yang harus dilayani sebanyak 10.523 siswa. Dengan demikian terdapat surplus sekitar 761 kursi yang menjadi jaminan bahwa tidak ada lulusan SD yang kehilangan akses pendidikan akibat keterbatasan daya tampung.
Meski demikian, Nana mengakui tantangan terbesar bukan lagi soal jumlah kursi sekolah, melainkan pemerataan distribusi siswa agar tidak terkonsentrasi pada sekolah-sekolah tertentu yang selama ini dianggap favorit.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Cimahi menerapkan sejumlah jalur penerimaan yang dirancang untuk menciptakan distribusi peserta didik yang lebih merata. Jalur tersebut meliputi jalur domisili, afirmasi, prestasi, serta perpindahan tugas orang tua atau lintas batas.
“Skema ini memberi kesempatan siswa masuk ke sekolah sesuai wilayah tempat tinggal maupun kondisi sosialnya, sehingga konsentrasi pendaftar tidak hanya terjadi di sekolah tertentu,” kata Nana.
Langkah pemerataan tersebut juga diperkuat dengan instruksi Wali Kota Cimahi agar informasi mengenai daya tampung seluruh sekolah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Pemerintah berharap orang tua tidak hanya berfokus pada beberapa sekolah tertentu, tetapi juga mempertimbangkan sekolah lain yang masih memiliki kapasitas besar dan kualitas pendidikan yang baik.
Dalam strategi pemerataan pendidikan, Disdik Cimahi juga menempatkan sekolah swasta sebagai bagian penting dari sistem pendidikan daerah. Pemerintah menilai kebutuhan pendidikan tidak dapat sepenuhnya ditanggung oleh sekolah negeri sehingga keberadaan sekolah swasta harus diperkuat dan didukung.
Sebagai bentuk dukungan, Pemkot Cimahi meluncurkan program Bantuan Sumbangan Pendidikan bagi keluarga kurang mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program tersebut berupa bantuan biaya pendidikan atau subsidi SPP bagi siswa yang bersekolah di lembaga pendidikan swasta.
“Langkah ini sangat membantu pemerataan peserta didik antara sekolah negeri dan swasta, sekaligus memastikan faktor ekonomi tidak menjadi penghalang anak untuk bersekolah,” jelas Nana.
Berbeda dengan sejumlah daerah yang melakukan perubahan besar terhadap regulasi penerimaan siswa baru, Disdik Cimahi memilih mempertahankan mekanisme SPMB yang telah berjalan. Menurut Nana, sistem yang ada masih relevan dan terbukti mampu menjaga stabilitas pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.
Namun demikian, evaluasi tetap dilakukan, terutama pada aspek verifikasi data. Disdik memperketat proses validasi dokumen untuk mencegah praktik manipulasi kartu keluarga pada jalur domisili maupun penyalahgunaan data sosial ekonomi pada jalur afirmasi.
Seluruh proses seleksi juga dapat dipantau secara langsung melalui platform daring resmi SPMB Kota Cimahi. Transparansi ini memungkinkan masyarakat mengikuti perkembangan pendaftaran dan hasil seleksi secara real-time.
Untuk menjaga kepercayaan publik, Disdik Cimahi telah menyiapkan sejumlah langkah penguatan ke depan. Salah satunya melalui peningkatan keandalan sistem digital dengan audit aplikasi berkala, uji beban sistem, serta penyediaan layanan bantuan yang responsif guna meminimalkan gangguan teknis.
Selain itu, sistem SPMB akan terus diintegrasikan dengan basis data kependudukan dan data sosial pemerintah agar proses verifikasi semakin akurat. Mekanisme sanggah juga akan diperkuat dengan melibatkan unsur pengawasan independen dari masyarakat.
Disdik juga menyiapkan strategi jemput bola bagi keluarga kurang mampu melalui pendataan aktif bersama pihak kelurahan dan sekolah dasar. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada anak yang gagal mendaftar hanya karena kendala administrasi maupun keterbatasan literasi digital.
“Sekolah-sekolah juga diwajibkan membuka posko bantuan pendaftaran fisik agar masyarakat yang membutuhkan pendampingan tetap bisa terlayani,” ungkap Nana.
Dengan dukungan daya tampung yang mencukupi, sistem seleksi yang transparan, serta berbagai program pemerataan pendidikan, Pemkot Cimahi optimistis pelaksanaan SPMB 2026 dapat berlangsung lebih adil, inklusif, dan bebas dari polemik yang selama ini kerap mewarnai proses penerimaan siswa baru di berbagai daerah. (Gani Abdul Rahman)
