TEROPONG INDONESIA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat perannya dalam transformasi pelayanan publik melalui konsep Mal Pelayanan Publik (MPP). Kehadiran layanan pertanahan di bawah satu atap bersama instansi lain dinilai menjadi solusi efektif untuk memudahkan akses masyarakat terhadap administrasi tanah.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, saat membuka Webinar Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan pada MPP, Kamis (2/4/2026). Menurutnya, layanan pertanahan merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat, sehingga keberadaannya di MPP harus terus ditingkatkan kualitasnya.
“Kementerian ATR/BPN sudah banyak berpartisipasi dalam MPP karena pelayanan ini sangat dibutuhkan masyarakat. Kita pastikan layanan di MPP ini semakin hari semakin optimal pelaksanaannya, selaras dengan standar dan kebijakan pelayanan publik nasional,” ujar Dalu.
Dalam kesempatan tersebut, Dalu juga memaparkan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan berdasarkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Beberapa aspek yang menjadi sorotan utama meliputi koordinasi antarinstansi, baik dengan pusat maupun daerah, serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
“Aspek-aspek ini yang harus kita tindaklanjuti secara terus menerus, sistematis, dan terstruktur. Di mana pun loket pelayanan ATR/BPN berada, kita harapkan dapat memberikan dampak nyata dan kemudahan bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalu berharap, melalui kegiatan ini seluruh jajaran dapat menyamakan persepsi. Ia meminta seluruh Kepala Kantor dan pejabat struktural di lingkungan Kantor Pertanahan untuk lebih responsif dan memastikan standar pelayanan di MPP berjalan sesuai ketentuan.
Data yang disampaikan perwakilan Kementerian PANRB, Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif, Yanuar Ahmad, menunjukkan capaian yang membanggakan. Hingga saat ini, terdapat 305 MPP yang telah beroperasi di seluruh Indonesia, dan dari jumlah tersebut, Kementerian ATR/BPN hadir mengisi layanan di 239 lokasi.
Angka ini menempatkan ATR/BPN sebagai salah satu instansi dengan tingkat kehadiran tertinggi di MPP, bersanding dengan lembaga layanan sosial lainnya. “Kita terus mendorong peningkatan pelayanannya. Terlebih dibukanya MPP ini mendapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat,” ungkap Yanuar.
Webinar yang diikuti oleh sekitar 500 peserta ini dibuka langsung oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi BPSDM ATR/BPN, Norman Subowo. Turut hadir sebagai narasumber, Kepala Biro Ortala MR ATR/BPN, Einstein Al Makarima.
