TEROPONG INDONESIA – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mardani Ali Sera, mempertanyakan kesiapan anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam penanganan pascabencana di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Pertanyaan kritis ini disampaikannya dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Senin (19/01/2026).
“Untuk ATR/BPN fokus saya itu, termasuk tolong disampaikan urusan anggaran ada atau tidak di ATR/BPN untuk urusan pemindahan hak termasuk pemecahan detail sertipikat untuk korban terdampak bencana,” tanya Mardani kepada Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid.
Mardani juga menyoroti besarnya skala pekerjaan di tiga wilayah terdampak tersebut yang memerlukan perhatian khusus.
Ia meminta agar potensi hambatan, khususnya terkait pendanaan, dapat dipaparkan secara transparan. “Tolong didetailkan Pak Menteri, termasuk kalau ada hambatan anggarannya,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Nusron Wahid menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak akan menjadi kendala. Ia menjamin kebutuhan pendanaan dapat diatasi melalui mekanisme penyesuaian dan realokasi.
“Soal biaya no issue, itu bisa kita realokasi dari biaya yang lain, nanti tinggal refocusing,” jawab Menteri Nusron tegas.
Namun, di sisi lain, Nusron memaparkan tantangan teknis yang lebih kompleks dibandingkan masalah anggaran. Ia menjelaskan bahwa data pertanahan yang diterbitkan setelah tahun 1997 relatif terdokumentasi dengan baik dan aman.
Tantangan terberat justru terdapat pada bidang tanah yang sertipikatnya terbit sebelum tahun 1997, tanah yang belum terdaftar sama sekali, tanah adat, hingga tanah dengan alas hak lama.
“Kalau soal masalah tanah terdampak, tantangan paling berat adalah merekonstruksi data karena warkahnya hilang, petanya hilang, kemudian fisiknya berubah, tapal batasnya juga berubah, ini yang agak berat di situ,” jelas Nusron memaparkan kondisi riil di lapangan.
