Teropong Indonesia, KOTA ClMAHI – Dua puluh satu tahun setelah tragedi longsor Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang merenggut lebih dari 160 jiwa pada 2005, pemerintah kembali mengingatkan bahwa persoalan sampah bukan sekadar isu kebersihan, melainkan persoalan keselamatan dan keberlanjutan lingkungan hidup.
Hal itu disampaikan Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 (PSLB3) yang diwakili Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/BPLH, Agus Rusly, dalam kegiatan refleksi lingkungan di Bandung.
“Perilaku kita terhadap sampah hari ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita masih belum kuat memilah sampah dari rumah,” ujar Agus.
Menurut Agus, komposisi sampah rumah tangga di Indonesia pada dasarnya terbagi dua: organik dan anorganik, dengan proporsi rata-rata hampir seimbang, sekitar 50:50. Sampah organik seperti sisa makanan dan dedaunan sebenarnya dapat diolah secara mandiri melalui komposting.
Ia menegaskan, jika setiap rumah tangga mampu mengurangi minimal 5 persen sampah organik saja, maka beban yang masuk ke TPA bisa berkurang signifikan. Namun, kenyataannya, pengelolaan masih sangat bergantung pada TPA, termasuk TPA Sarimukti yang selama ini menjadi tumpuan kawasan Bandung Raya.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Jumlah sampah kita besar, dan selama masih bergantung pada TPA, risiko lingkungan dan sosial akan terus mengintai,” tegasnya.
Risiko tersebut bukan sekadar ancaman pencemaran, tetapi juga ancaman keselamatan jiwa. Agus mengingatkan, tragedi longsor TPA pada 2005 menjadi pelajaran pahit. Bahkan pada 2024 lalu, insiden serupa kembali memakan korban di sebuah TPA di Bogor.
“Jangan sampai lebih dari 160 korban jiwa itu terulang kembali. Sampah yang tidak dikelola dengan baik adalah bom waktu,” katanya.
Pemerintah telah menargetkan pada 2029 seluruh sampah harus terkelola 100 persen. Agus mengakui target tersebut berat, tetapi bukan tidak mungkin dicapai jika ada perubahan perilaku di tingkat rumah tangga.
Ia menekankan, 100 persen terkelola bukan berarti tidak ada sampah yang dihasilkan, melainkan seluruh sampah yang dihasilkan dapat diproses dan tidak lagi menumpuk di TPA tanpa pengolahan.
“Kalau 50 persen sampah kita organik dan bisa kita kurangi 5 persen saja dari rumah, lalu plastik dan kemasan sulit terurai seperti styrofoam bisa kita kendalikan, maka target itu sangat mungkin dicapai,” jelasnya.
Selain perubahan perilaku, Agus menyoroti pentingnya pendidikan lingkungan sejak dini. Menurutnya, anak-anak usia 5 hingga 10 tahun hari ini adalah generasi yang 20 tahun mendatang akan menggantikan posisi pengambil kebijakan dan pemimpin daerah.
“Investasi pendidikan lingkungan yang kita lakukan hari ini, hasilnya akan kita tuai 20–25 tahun ke depan. Kesadaran itu harus dibangun dari sekarang,” ujarnya.
Ia mencontohkan negara seperti Denmark, yang telah memulai pengelolaan sampah modern sejak 1932. Indonesia memang tidak bisa mengulang waktu, tetapi bisa mempercepat perubahan dengan kolaborasi lintas pihak, termasuk pemerintah daerah, komunitas, kelompok masyarakat, hingga kelompok adat.
Agus juga menyampaikan bahwa jajaran KLH aktif turun langsung ke lapangan bersama pemerintah daerah untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan lebih baik. Namun ia menegaskan, upaya tersebut tidak akan berarti tanpa partisipasi publik.
“Kadang kita menyalahkan alam. Padahal alam itu dibentuk oleh perilaku kita sendiri. Kalau kita tidak berubah, maka bencana lingkungan akan terus berulang,” katanya.
Ia berharap gerakan pengurangan sampah dapat menjadi budaya bersama, bukan sekadar program seremonial. Penurunan 10–15 persen saja dari total timbulan sampah, menurutnya, sudah menjadi langkah besar dalam mengurangi tekanan terhadap TPA dan mencegah tragedi serupa terulang.
Refleksi ini menjadi pengingat bahwa isu sampah bukan hanya soal estetika kota, tetapi soal tanggung jawab moral, keselamatan manusia, dan masa depan lingkungan hidup Indonesia. (Gani Abdul Rahman)
