TEROPONG INDONESIA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional kembali mempertahankan predikat Informatif dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat. Pencapaian ini telah berlangsung secara konsisten selama lima tahun terakhir, meskipun kementerian menegaskan bahwa keterbukaan bukan berarti semua informasi dapat diakses tanpa batas dan ada hal-hal yang memang harus dikecualikan berdasarkan hukum.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan hadir langsung dalam Uji Publik KIP 2026 di Jakarta pada Selasa 10 November 2026. Ia menyampaikan bahwa seluruh jajaran baik pusat maupun daerah telah berupaya keras agar standar keterbukaan informasi tetap terjaga dan dapat dipertahankan pada penilaian kali ini.
“Kita berharap tetap bisa mempertahankan predikat sebagai badan pemerintah informatif. Dari sisi kementerian seluruh jajaran baik pusat maupun daerah telah berupaya keras agar kita tetap mendapatkan predikat informatif dalam pelaksanaan uji publik kali ini,” ujarnya usai mengikuti kegiatan tersebut.
Ossy juga menegaskan bahwa prinsip terbuka tidak berarti semua informasi harus disebarluaskan. Badan publik wajib menjelaskan dengan jelas informasi apa saja yang dapat diakses publik serta alasan hukum yang mendasari pengecualian informasi tertentu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
“Kementerian ATR/BPN selalu berusaha untuk bisa mendiseminasikan informasi dengan seluas-luasnya. Utamanya berkaitan dengan hal yang ingin diketahui masyarakat seperti layanan-layanan pertanahan itu apa saja prosedurnya,” tutur Wamen Ossy.
Keterbukaan informasi menjadi pendukung penting bagi peningkatan kualitas layanan publik. Saat ini masyarakat dapat memantau secara transparan proses penyelesaian berbagai layanan. Layanan Peralihan Hak Terintegrasi atau PERINTIS kini dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari. Sementara layanan Pengukuran Terjadwal ditargetkan selesai paling lama 12 hari hingga terbit Peta Bidang Tanah. Semua informasi mengenai prosedur dan waktu penyelesaian tersebut dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
“Kalau info layanan pertanahan dan tata ruang kita lakukan secara terbuka artinya masyarakat dapat mendapatkan pemahaman yang utuh terkait dengan pelayanan yang kita berikan. Jadi pada posisi itu kami terus ingin memperbaiki pelayanan yang dilakukan,” pungkas Wamen Ossy.





