TEROPONG INDONESIA – Penindakan saja tidak cukup. Pemberantasan mafia tanah harus diikuti pembenahan sistem agar kejahatan serupa tidak terulang kembali. Pesan ini ditekankan saat penutupan Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan di Jakarta pada Jumat 13 November 2026, menegaskan bahwa capaian besar yang diraih harus menjadi dasar pembangunan tata kelola yang lebih tangguh dan tidak sekadar berhenti pada penangkapan pelaku.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan menyampaikan pesan tersebut yang dibacakan Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Iljas Tedjo Prijono. Dirjen Iljas menegaskan bahwa keberhasilan sejati bukan hanya diukur dari berapa banyak pelaku yang ditangkap, melainkan dari kemampuan kita menjawab mengapa kejahatan itu bisa terjadi dan bagaimana mencegahnya terulang.
“Keberhasilan memberantas mafia tanah hari ini harus menjadi fondasi untuk menciptakan sistem pertanahan yang lebih tangguh di masa depan. Persoalan mendasar yang harus kita jawab bukan hanya siapa yang melakukan kejahatan tetapi juga mengapa kejahatan tersebut masih dapat terjadi,” ujar Iljas Tedjo Prijono.
Tiga langkah strategis ditetapkan sebagai tindak lanjut hasil rapat. Pertama, setiap perkara yang terungkap dijadikan dasar memperbaiki kelemahan sistem sehingga modus operandi yang sudah diketahui tidak bisa lagi dimanfaatkan. Kedua, memperkuat kepastian hukum melalui data yang akurat transparansi layanan dan digitalisasi yang menciptakan jejak audit yang aman. Ketiga, mempererat sinergi antarlembaga dengan tetap menjaga ketepatan dan kehati-hatian dalam menangani setiap perkara.
“Teknologi yang baik tetap membutuhkan aparatur yang berintegritas. Karena itu pembenahan sistem dan penguatan integritas harus berjalan beriringan. Kita perlu memastikan bahwa setiap proses pelayanan dan pengelolaan pertanahan dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan,” jelas Dirjen PSKP.
Data tahun 2026 menunjukkan capaian yang signifikan. Dari 120 kasus yang menjadi target operasi, Satgas Anti-Mafia Tanah berhasil menyelesaikan 100 kasus atau setara 83 persen. Sebanyak 151 tersangka telah ditetapkan dan tanah seluas lebih dari 110 juta meter persegi berhasil diselamatkan. Nilai kerugian yang berhasil dicegah mencapai Rp5.773 triliun.
Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Hendra Gunawan menegaskan arah ke depan akan semakin tajam. Satgas akan fokus menangani kasus-kasus besar dan kompleks, bukan hal-hal yang bersifat rutin. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menekan kejahatan pertanahan yang berdampak luas.
“Ke depan Satgas Mafia Tanah sangat diharapkan untuk menangani kasus-kasus yang sifatnya potensial bukan kasus-kasus yang sifatnya biasa atau umum. Ini menunjukkan bahwa kita serius dalam memberantas mafia tanah,” ucap Hendra Gunawan.





