Lebih Dua Ribu Bencana Sepanjang 2026 Penataan Ruang Kunci Pembangunan Aman dan Tangguh

Rencana tata ruang tak boleh lagi tertinggal situasi. Dengan aturan baru revisi bisa dilakukan lebih cepat di titik yang membutuhkan.

TEROPONG INDONESA – Tingginya frekuensi bencana di Indonesia sepanjang tahun 2026 memunculkan pengingat penting bahwa pembangunan tidak boleh sekadar mengejar pertumbuhan. Penataan ruang kini ditetapkan sebagai instrumen utama pencegahan bencana, memastikan setiap wilayah dikembangkan sesuai daya dukung lingkungan dan tingkat risiko yang ada di dalamnya.

Hingga 6 November 2026 tercatat sebanyak 2.304 peristiwa bencana melanda berbagai wilayah di Indonesia. Sebanyak 94,27 persen merupakan bencana hidrometeorologi dan 5,73 persen bencana geologi. Didominasi oleh kebakaran hutan dan lahan banjir serta cuaca ekstrem angka ini menjadi dasar kuat bagi perubahan pendekatan perencanaan wilayah di seluruh negeri.

Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan menyampaikan hal tersebut dalam peringatan Hari Tata Ruang Nasional 2026 di Jakarta pada Selasa 10 November 2026. “Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan risiko bencana perlu dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan. Karena itu penataan ruang harus menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi potensi ancaman bencana mengendalikan pemanfaatan ruang dan memastikan pembangunan berlangsung di lokasi yang aman,” ungkapnya.

Pemerintah telah memperkuat landasan hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Regulasi ini mewajibkan setiap Rencana Tata Ruang di semua tingkatan pemerintahan memuat analisis risiko bencana serta kajian daya dukung lingkungan secara menyeluruh. Perubahan penting lainnya adalah fleksibilitas revisi rencana tata ruang yang kini dapat dilakukan secara parsial sesuai kebutuhan dan kondisi terbaru di lapangan.

Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana menjelaskan bahwa perubahan ini membuat rencana tata ruang tidak lagi bersifat kaku dan tertinggal situasi. “Sekarang kita sudah mengeluarkan PP Nomor 34 Tahun 2026 jadi kalau dulu perubahan tata ruang itu satu kali dalam lima tahun sekarang kita bisa lakukan perubahan tata ruang secara parsial. Jadi daerah mana yang ada kebijakan khusus baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah nanti kita bisa lakukan perubahan. Tata ruangnya tetap dinamis tata ruangnya tidak stagnan,” terangnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang pidatonya dibacakan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Lilik Kurniawan menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi semata. Pembangunan kembali harus dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas dan keamanan wilayah secara menyeluruh.

“Pembangunan yang berkualitas bukan hanya pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan tapi juga pembangunan yang mampu mengurangi risiko dan melindungi kehidupan. Prinsipnya pemulihan tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana tetapi harus menjadi kesempatan untuk mengurangi risiko dan membangun wilayah yang lebih aman,” ujar Lilik Kurniawan.

Penataan ruang yang memuat peta risiko bencana berfungsi tidak hanya sebagai panduan pembangunan saat kondisi normal tetapi juga menjadi acuan utama penentuan jalur evakuasi titik aman tempat pengungsian hingga rencana rekonstruksi pascabencana. Dengan pendekatan ini diharapkan kerugian akibat bencana dapat ditekan secara signifikan di masa mendatang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *