Reforma Agraria Tak Hanya Soal Bagi Tanah Tapi Juga Pastikan Ekonomi Masyarakat Meningkat

Tanah yang dibagikan harus bisa memberi penghidupan. Itu prinsip yang dipegang ATR BPN. Pendampingan usaha kini menjangkau 35.500 kepala keluarga. Reforma Agraria bukan hanya soal sertipikat tapi juga bagaimana tanah itu memberi kesejahteraan nyata.

TEROPONG INDONESIA – Memiliki tanah saja belum cukup mengubah taraf hidup masyarakat. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menegaskan bahwa reforma agraria harus diikuti pendampingan usaha agar lahan yang diterima benar-benar menjadi sumber kesejahteraan yang berkelanjutan.

Data terbaru menunjukkan jangkauan program pendampingan usaha terus diperluas. Fasilitas pendampingan bagi masyarakat meningkat dari 28.100 kepala keluarga pada periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025 menjadi 35.500 kepala keluarga pada periode Oktober 2025 hingga Oktober 2026.

Direktur Jenderal Penataan Agraria Embun Sari menjelaskan bahwa peningkatan jumlah ini bukan sekadar angka pertumbuhan administrasi. “Fasilitas pendampingan usaha masyarakat meningkat dari 28.100 kepala keluarga pada periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025 menjadi 35.500 kepala keluarga pada periode Oktober 2025 hingga Oktober 2026,” ungkapnya dalam keterangan di Jakarta pada Selasa 3 November 2026.

Pendampingan usaha ini dirancang agar tanah yang diterima melalui redistribusi tidak hanya sekadar dimiliki tetapi juga dikelola secara produktif dan menghasilkan nilai tambah ekonomi yang nyata. Tanah diharapkan berubah dari sekadar aset fisik menjadi modal usaha yang mampu mengangkat taraf hidup keluarga penerima manfaat.

Pemerintah juga memperkuat kerangka hukum program ini melalui Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria yang telah disahkan pada tahun 2026. Regulasi ini disiapkan untuk memecahkan berbagai kendala yang selama ini menghambat pelaksanaan reforma agraria di lapangan.

“Disahkannya Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria pada tahun 2026 menjadi landasan hukum penting untuk memperkuat keberpihakan kepada rakyat khususnya petani gurem buruh tani nelayan tradisional masyarakat adat dan kelompok ekonomi lemah lainnya,” terang Embun Sari.

Kehadiran undang-undang baru ini diharapkan menghilangkan hambatan sektoral yang kerap terjadi sekaligus memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi masyarakat. Pelaksanaan reforma agraria ke depan akan berjalan lebih terintegrasi mencakup penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan disertai pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *