Teropong Indonesia, KOTA BANDUNG – Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 harus menjadi momentum untuk mengoreksi arah demokrasi Indonesia yang dinilai terlalu berorientasi pada perebutan kekuasaan politik dan belum sepenuhnya menghadirkan keadilan ekonomi bagi masyarakat luas.
Pandangan tersebut disampaikan Dewan Pakar Majelis Musyawarah Sunda (MMS), Yudi Latif, saat menyampaikan Pidato Kebangsaan dalam kegiatan Peringatan Hari Pancasila 2026 yang digelar di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Kota Bandung, Senin (1/6/2026).
Mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu menegaskan bahwa semangat Pancasila harus diwujudkan melalui revolusi kebangsaan yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial, bukan sekadar ritual seremonial yang diperingati setiap tahun.
Menurut Yudi, lebih dari dua dekade pasca-Reformasi, demokrasi Indonesia cenderung berkembang sebagai demokrasi politik yang kerap menguntungkan kelompok elite, sementara cita-cita keadilan sosial yang menjadi amanat Pancasila masih menghadapi berbagai tantangan.
“Kalau demokrasi tidak menghasilkan persatuan dan keadilan sosial, berarti ada persoalan dalam cara kita mengembangkannya. Demokrasi harus mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata, bukan justru memperlebar kesenjangan,” tegas Yudi di hadapan ratusan peserta yang memadati Gedung Indonesia Menggugat.
Ia menilai demokrasi yang sehat seharusnya memperkuat integrasi nasional dan menciptakan keseimbangan antara persatuan serta keadilan sosial.
Menurutnya, kedua nilai tersebut tidak dapat dipisahkan karena persatuan tanpa keadilan akan rapuh, sementara keadilan hanya dapat tumbuh dalam suasana persatuan.
Dalam pidatonya, Yudi juga menyoroti pentingnya membangun pemahaman Pancasila yang lebih substantif, khususnya di kalangan generasi muda. Ia menekankan bahwa pendidikan Pancasila harus mampu menumbuhkan rasa memiliki dan kesadaran moral, bukan sekadar kewajiban administratif atau hafalan formal.
“Belajar Pancasila harus melahirkan kesadaran dan rasa memiliki. Penghayatan terhadap Pancasila tidak bisa dibangun melalui paksaan, tetapi melalui pemahaman yang lahir dari hati nurani,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan daerah, di antaranya Ketua Badan Pagawe MMS Andri Perkasa Kantaprawira, Prof. Ganjar Kurnia, Nu’man Abdul Hakim, Dr. Eni Sumarni, Dr. Ernawan S. Koesoemaatmadja, Hendi Kuncara Garnita, serta perwakilan berbagai komunitas dan organisasi masyarakat dari beragam latar belakang etnis dan budaya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Pagawe MMS Andri Perkasa Kantaprawira menjelaskan bahwa MMS terus mendorong penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam bidang ekonomi dan sistem demokrasi nasional.
Menurutnya, salah satu agenda yang didorong adalah penguatan sistem perekonomian nasional sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945, serta penguatan sistem permusyawaratan dan perwakilan rakyat agar demokrasi Indonesia kembali berpijak pada kepentingan masyarakat luas.
“Tujuan besarnya adalah memperkuat sistem demokrasi yang mampu melahirkan keadilan sosial dan memperkokoh sistem politik Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,” kata Andri.
Selain membahas demokrasi dan keadilan ekonomi, forum tersebut juga menyoroti isu ketimpangan fiskal yang dinilai masih dialami Jawa Barat. Sejumlah narasumber menilai besarnya jumlah penduduk dan kontribusi ekonomi Jawa Barat perlu diimbangi dengan kebijakan pembangunan yang lebih proporsional dari pemerintah pusat.
Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, menilai Jawa Barat memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan nasional, sehingga diperlukan perhatian yang lebih adil dalam distribusi kebijakan dan sumber daya pembangunan.
Sementara itu, Dewan Pakar MMS Alamsyah Saragih menegaskan bahwa keberhasilan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh ideologi, tetapi juga oleh adanya kesepakatan dan komitmen para elite dalam menjalankan sistem pemerintahan yang adil dan berkelanjutan.
Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut, MMS mendorong lahirnya gagasan-gagasan kebangsaan yang tidak hanya memperkuat demokrasi politik, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan ekonomi sebagai wujud nyata pengamalan sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. (Gani Abdul Rahman
