Teropong Indonesia, KOTA SUKABUMI – Ketua DPRD Kota Sukabumi, H. Wawan Juanda, menyampaikan sejumlah poin penting dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi tahun 2027 yang digelar di Gedung Juang, Selasa (8/4/2026).
Wawan menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD harus telah disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebelum pelaksanaan Musrenbang, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
“Beberapa poin krusial yang kami sampaikan merupakan hasil reses DPRD. Kami ingin Musrenbang ini berjalan sesuai perencanaan agar hasilnya maksimal, serta mampu mengakomodasi masukan dari Wali Kota,” ujarnya.
Ia menjelaskan, perencanaan pembangunan tahun 2027 harus mengedepankan pendekatan top-down dan bottom-up. Selain arah kebijakan dari kepala daerah, aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses DPRD juga menjadi bagian penting dalam menentukan prioritas pembangunan.
Adapun empat poin utama yang menjadi sorotan DPRD, pertama adalah penguatan ekonomi lokal. DPRD mendorong agar pelaku UMKM di Kota Sukabumi mampu meningkatkan daya saing, terutama di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital.
Kedua, peningkatan kualitas infrastruktur.
Wawan menilai persoalan jalan dan konektivitas antarwilayah masih menjadi tantangan yang harus segera dituntaskan. Ia juga menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur pada 2027, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan provinsi.
Ketiga, peningkatan kesejahteraan sosial, termasuk akses layanan kesehatan dan kualitas pendidikan. Menurutnya, pendidikan harus tetap menjadi fondasi utama dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul di Kota Sukabumi.
Keempat, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Wawan mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran di Kota Sukabumi masih berada di kisaran 8 persen, serta angka kemiskinan yang dinilai masih perlu mendapat perhatian serius.
“Kesuksesan pembangunan bukan hanya dilihat dari berdirinya gedung-gedung tinggi, tetapi bagaimana manfaat pembangunan itu benar-benar dirasakan hingga ke gang-gang kecil masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyinggung adanya sorotan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Sukabumi dibandingkan daerah lain di Jawa Barat.
Untuk itu, Wawan menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan. Menurutnya, kolaborasi yang solid menjadi kunci agar program pembangunan dapat berjalan optimal.
“Kami di DPRD memiliki fungsi penganggaran dan pembahasan APBD. Karena itu, ke depan kita harus memperkuat sinergi dengan eksekutif. Dinamika yang terjadi sebelumnya harus menjadi pembelajaran untuk menghasilkan pembangunan yang lebih baik,” pungkasnya. (fal)
