TEROPONG INDONESIA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat transformasi digital layanan pertanahan. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa digitalisasi tidak hanya mengejar kemudahan, tetapi juga menjamin keamanan data dan kepastian hukum yang kuat bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Selasa (31/03/2026).
“Transformasi digital harus berjalan seiring penguatan aspek keamanan. Kami menerapkan sistem pengamanan berlapis melalui autentikasi digital, tanda tangan elektronik tersertifikasi, hingga enkripsi data berbasis server nasional,” ujar Nusron.
Efisiensi Layanan
Data menunjukkan bahwa sekitar 83 persen layanan pertanahan nasional berasal dari tiga jenis utama, yaitu Peralihan Hak, Layanan Informasi, dan Hak Tanggungan. Dari jumlah tersebut, layanan Hak Tanggungan dan Informasi Pertanahan sudah berjalan 100 persen secara elektronik, sementara Peralihan Hak telah menerapkan sistem hybrid.
Implementasi ini memberikan dampak positif yang signifikan. Salah satunya adalah penurunan jumlah antrean di kantor hingga mencapai 80 persen, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengurus administrasi.
Manfaat Ganda bagi Masyarakat
Nusron menjelaskan berbagai keunggulan layanan digital ini. Selain menghemat waktu, sertipikat elektronik juga melindungi masyarakat dari risiko kehilangan dokumen akibat bencana, pencurian, atau kerusakan fisik.
“Dengan sistem elektronik, keaslian dokumen lebih terjamin dan praktik pemalsuan serta penyalahgunaan data dapat ditekan secara maksimal,” tegasnya.
Target Perluasan
Hingga Maret 2026, total Sertipikat Elektronik yang telah diterbitkan mencapai 7,6 juta dokumen atau sekitar 7,8 persen dari total keseluruhan. Sementara itu, masih terdapat sekitar 89,4 juta sertipikat atau 92,2 persen yang masih berbentuk analog dan akan terus dimutakhirkan ke dalam sistem digital secara bertahap.
