Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI – Rencana pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya kembali menguat sebagai jawaban atas kebutuhan transportasi publik yang terjangkau, terintegrasi, dan berkelanjutan di kawasan aglomerasi Bandung Raya, termasuk Kota Cimahi. Kehadiran BRT diharapkan mampu menekan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi yang selama ini menjadi penyebab utama kemacetan perkotaan.
Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cimahi, Anton, mengungkapkan bahwa skema tarif BRT masih disesuaikan dengan jarak tempuh pada masing-masing koridor. Pasalnya, setiap rute BRT memiliki panjang lintasan dan karakteristik layanan yang berbeda.
“Tarif BRT nantinya bergantung pada jarak tempuh karena setiap koridor tidak sama. Artinya, kemungkinan besar tarif antar koridor juga berbeda,” ujar Anton saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (3/2/2026).
Meski demikian, Anton memastikan tarif BRT akan lebih murah dibandingkan moda transportasi lain. Hal tersebut dimungkinkan karena operasional BRT mendapat dukungan subsidi pemerintah melalui skema Public Service Obligation (PSO) dari pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak layanan tersebut.
“Dengan adanya PSO, tarif BRT bisa ditekan agar lebih terjangkau bagi masyarakat. Prinsipnya, transportasi ini memang dirancang untuk pelayanan publik,” jelasnya.
Anton juga menekankan adanya perubahan sistem pembayaran dalam layanan BRT. Berbeda dengan angkutan umum konvensional, BRT sepenuhnya menerapkan sistem pembayaran non-tunai.
“Tidak ada lagi pembayaran tunai. Semua transaksi dilakukan secara cashless, menggunakan QR dan QRIS tap,” katanya.
Penerapan sistem non-tunai ini dinilai sejalan dengan upaya digitalisasi layanan publik, sekaligus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi operasional transportasi massal.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Endang, menilai kehadiran BRT merupakan langkah strategis untuk mengatasi persoalan transportasi perkotaan yang selama ini masih didominasi kendaraan pribadi.
“Kami menyambut baik rencana pengoperasian BRT. Kawasan aglomerasi seperti Bandung Raya memang membutuhkan transportasi massal yang andal dan terintegrasi,” ujarnya.
Menurut Endang, dominasi kendaraan pribadi tidak hanya memicu kemacetan, tetapi juga berdampak pada lingkungan serta menurunkan efektivitas mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan transportasi massal dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
Ia menambahkan, kualitas layanan angkutan umum yang belum optimal masih menjadi tantangan utama. Kehadiran BRT diharapkan dapat meningkatkan standar pelayanan transportasi publik sekaligus menjadi penghubung antarwilayah di Bandung Raya.
“Jika BRT beroperasi efektif di koridor-koridor utama, kami optimistis masyarakat akan mulai beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum,” tuturnya.
Endang berharap, implementasi BRT tidak hanya berdampak pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga mendorong perubahan pola mobilitas masyarakat menuju sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. (Gani Abdul Rahman)
