Menteri Nusron: Pelayanan Pertanahan Harus Berorientasi Kepastian Waktu dan Transparansi

Sumber: atrbpn.go.id

TEROPONG INDONESIA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan pertanahan harus berfokus pada kepastian waktu dan transparansi. Hal ini menjadi kunci utama dalam upaya percepatan penyelesaian berkas layanan yang terus didorong oleh kementerian.

“Kantor kita ini berorientasi pada pelayanan. Kata kuncinya kepuasan pelanggan. Pelanggan puas itu ya ada kepastian kapan selesainya, kalau di-tracking ini barang sudah sampai mana, sudah di tempat siapa,” ujar Menteri Nusron saat memimpin rapat dalam kegiatan Pembinaan Pertanahan dan Tata Ruang di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Selasa (06/01/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron yang didampingi Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, juga menyoroti kelanjutan percepatan penyelesaian berkas yang telah menjadi fokus sejak kuartal IV tahun 2025. Ia menekankan pentingnya penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai fondasi utama pelayanan yang profesional dan akuntabel.

“Ini salah satu pentingnya SOP, seni pengamanan diri dan seni menjaga kepuasan pelanggan. Bagaimana kita ingin melayani masyarakat dengan prudent, dengan compliance, tapi juga cepat agar para pemohon ini puas,” terang Nusron.

Rapat tersebut dihadiri oleh para Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) dan jajarannya dari wilayah sekitar, meliputi Kantah Kota Bogor, Kantah Kabupaten Bogor I, Kantah Kabupaten Bogor II, Kantah Kota Depok, Kantah Kabupaten Cianjur, Kantah Kabupaten Sukabumi, dan Kantah Kota Sukabumi. Dalam forum ini, para peserta juga memaparkan berbagai permasalahan di satuan kerja masing-masing, termasuk kesiapan sumber daya manusia (SDM).

Menyoroti posisi Jawa Barat sebagai daerah penyangga ibu kota, Menteri Nusron menekankan perlunya penguatan kapasitas SDM, khususnya di wilayah Jabodetabek dan Banten. Menurutnya, petugas yang ditempatkan di kawasan strategis ini harus memiliki kemampuan yang mumpuni, berjiwa pemimpin, serta mampu bekerja secara hati-hati (prudent) namun tetap berani mengambil langkah.

“Khususnya di Jawa Barat, daerah penyangga ibu kota, diperkuat SDM kita. SDM yang ditempatkan di Jabodetabek dan Banten harus kuat, berjiwa pemimpin dan prudent tapi tetap berani. Kalau berani tapi tidak prudent ya bahaya,” imbau Menteri Nusron.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *